Kotamobagu, Sulutreview.com – Upaya dan strategi untuk memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian serius Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI).
Deputi KPw BI Sulut, Renold Asri, mengungkapkan pada tahun 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) lebih difokuskan pada penguatan dan ketahanan lumbung pangan serta optimalisasi seluruh sentra produksi pangan di daerah.
Menurut Renold, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) merupakan posisi strategis sebagai daerah penyangga pangan utama di Sulut.
Potensi surplus pangan yang ada di Bolmong perlu dikelola secara optimal, sehingga tidak hanya fokus pada menjaga ketersediaan pasokan, tetapi lebih dari itu, adalah dapat menstabilkan harga yang mampu mendongkrak peningkatan kesejahteraan petani.
“Langkah yang bisa dilakukan, salah satunya adalah memperluas kerja sama antar daerah, termasuk antar pelaku usaha. Selanjutnya, memperkuat kemitraan untuk Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan, yang kesemuanya adalah untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan teknologi pascapanen,” jelas Renold.
Renold juga menyoroti tentang pentingnya pemanfaatan teknologi seperti ozonisasi dan penguatan hilirisasi produk pangan, harapannya, agar kualitas hasil pertanian tetap terjaga dan bernilai tambah.
Komitmen tersebut, diwujudkan dengan melaksanakan penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building (CB) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar KPw BI Sulut bersama Pemerintah Kabupaten Bolmong.
Tujuan kegiatan ini, menjadi sarana yang mensinergikan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian inflasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmong, Dony Lumenta, pada kesempatan itu, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh anggota TPID. Khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi yang memengaruhi harga pangan.
“Ini menjadi tantangan bagi TPID, untuk terus berinovasi melalui langkah-langkah yang strategis, responsif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Lanjutnya, ada sejumlah upaya yang perlu diperkuat antara lain, melakukan pemantauan secara rutin tentang perkembangan inflasi, diikuti dengan stabilisasi harga, mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif, serta menjalin komunikasi efektif kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak.
“Menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2026, membutuhkan sinergitas untuk menjaga stabilitas harga,” tukasnya.
Upaya mendukung pengendalian inflasi, ditunjukkan Pemkab Bolmong dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Kotamobagu.
“Kerja sama antar daerah ini, mencakup komoditas strategis seperti beras, jagung, dan gabah kering, yang diharapkan dapat memperkuat pasokan dan stabilitas harga di wilayah sekitar,” katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi capacity building, di mana Dony Lumenta memaparkan tujuh program unggulan GNPIP serta karakteristik wilayah Bolmong sebagai daerah agraris.
Selanjutnya, Asisten Direktur BI Sulut, Sigit Setiawan, dalam materi terkait persiapan TPID Award 2026, menekankan tentang pentingnya kesiapan sejak dini.
“Mulai dari kehadiran kepala daerah, yang didukung oleh kelengkapan dokumen hingga penyiapan laporan dan program unggulan, memberikan peluang untuk meraih penghargaan yang semakin besar.
Materi terakhir disampaikan Pimpinan Cabang Perum Bulog Bolmong, Ismail Azis, yang menyampaikan tengang strategi Bulog dalam memperkuat distribusi beras hingga komoditas pangan strategis dalam mendukung pengendalian inflasi.(hilda)
