Manado, Sulutreview.com – Dosen dan peneliti kepemiluan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando,
menilai bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu penyebabnya, adalah penerapan demokrasi yang lebih menonjol pada aspek prosedural dibandingkan substansinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Liando saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kesadaran Politik dan Keamanan dan Ketertiban yang digelar oleh Badan Kesbangpol Kota Manado di Hotel Aston, Senin (1/12).
Menurut Liando, demokrasi masih bersifat normatif, di mana pelaksanaan demokrasi sering kali hanya memenuhi aspek formalitas, seperti penyelenggaraan pemilu, pilkada, atau forum reses, namun belum sepenuhnya memaknai demokrasi sebagai upaya menghadirkan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Keterlibatan masyarakat dalam pemilu, pilkada, maupun proses perumusan kebijakan daerah merupakan wujud kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan itu tidak berjalan optimal karena kesadaran politik masyarakat belum terbentuk dengan baik,” tegasnya.
Lanjut katanya, partisipasi politik, juga dinilainya masih dimotivasi oleh imbalan, sehingga menjadikan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Menurutnya, banyak warga hadir ke TPS bukan karena kesadaran memilih pemimpin terbaik, melainkan karena iming-iming materi.
“Masih banyak yang bersedia datang ke TPS bukan atas dasar kepedulian terhadap kemajuan daerah, melainkan terjebak dalam praktik jual beli suara,” ujarnya.
Hal yang sama ia temukan pada kegiatan reses DPRD, di mana masyarakat lebih terdorong hadir karena adanya uang transport. Kondisi ini, kata Liando, membuat partisipasi politik menjadi tidak efektif karena lebih bersifat mobilisasi daripada kesadaran.
Dorongan Menjadi Pemilih Rasional
Liando mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam kehidupan berdemokrasi. Ia menekankan pentingnya menjadi pemilih rasional, mengawasi jalannya pemerintahan, serta terlibat dalam proses pengawasan kinerja DPRD.
“Jika masyarakat memahami posisi strategis mereka dalam sistem demokrasi, maka mereka tidak mudah dimobilisasi dan dapat menuntut akuntabilitas dari para pemimpin yang dipilih,” jelasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh pengurus partai politik se-Kota Manado serta sejumlah tokoh masyarakat. Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran politik dan stabilitas keamanan dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat.(hilda)
