Manado, Sulutreview.com – Komoditi tanaman kelapa yang menjadi unggulan dan kekuatan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut), khususnya dari sektor perkebunan mengalami, keterpurukan.
Penyebabnya adalah usia tanaman kelapa yang terbilang uzur tanpa dibarengi dengan proses peremajaan sebagai upaya agar tanaman unggulan ini terus berjaya di Bumi Nyiur Melambai.
Pelaksana tugas Dinas Perkebunan Sulut, Selvie Paat membeberkan data akurat, bahwa areal kebun kelapa produktif di Sulut luasnya adalah 265 ribu hektar, dengan kapasitas produksi 268 ribu ton per tahun.
“Dulu, produksi kelapa Sulaweso Utara mencapai 2,5 ton per hektar, sekarang
hanya 1,3 ton per hektar, artinya terjadi penurunan hampir setengah,” ucap Paat pada saat melakukan sosialisasi Penyaluran Dana Perkebunan di ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/11/2025).
Dijelaskan Paat, komoditi kelapa sebagai unggulan utama Sulut, yang mengalami penurunan, padahal dulunya adalah provinsi terdepan sebagai penghasil kelapa terbaik se indonesia.
“Sangat disayangkan, Sulawesi Utara sekarang berada di posisi kedua setelah Riau. Ini menjadi catatan penting bagi pelaku petani dan pelaku industri, untuk mencari solusi dengan memetakan bersama,” ujarnya.
Kondisi kelapa di sulut yang sudah lanjut, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas, perlu dicermati.
“Kita telah berupaya bersama agar perkebunan kelapa dilakukan peremajaan, tetapi kita terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia,” ucap Paat sembari menambahkan bahwa tanaman perkebunan kelapa bagi generasi sekarang kurang menarik, sehingga banyak yang beralih pada sektor lain.
“Para pendahulu, menjadikan tanaman kelapa sebagai sektor utama penopang ekonomi, sehingga mereka menggantungkan hidupnya pada kelapa. Ini yang perlu dicermati,” tandasnya.
Menurunya produktivitas kelapa, sebut Paat, juga dikeluhkan pelaku industri, mereka mengaku kekurangan bahan baku.
“Ada 17 perusahaan kapasitas produksi yang membutuhkan 200 sampai 300 ton per hari, jadi setahun 80 ribu per ton,” rincinya.
Pada kesempatan ini, sejumlah perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi (Apeksu), yakni dari Bitung Djon C Hamber, mengatakan ada 10 ribu hektar yang membutuhkan peremajaan, dengan perhitungan 140 pohon per hektar.
Apeksu Kotamobagu Hamdi Lobangon, juga menambahkan bahwa saat ini kebutuhan Sasa Inti, sebanyak 50 persen dipasok dari daerah tersebut. Namun kendalanya juga dari tidak adanya peremajaan.
“Tidak ada peremajaan dan tidak ada CSR, seharusnya pemerintah memperhatikan hal ini, jika Minahasa Selatan dan Minahasa Utara ada bantuan, kami juga perlu,” ketus Hamber dan Hamdi.
Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Triana Meinarsih, mengatakan bahwa pemerintah pusat memberikan batuan kepada daerah yang tidak mendapat alokasikan APBD. Pertimbangannya, agar tidak terjadi dobel bantuan.
“Bantuan bibit peremajaan itu bisa diberikan langsung kepada petani kelapa, seperti yang telah diajukan oleh Dinas Perkebunan, karena mereka yang melakukan pemetaan areal perkebunan. Jika bantuan itu lebih, bisa didistribusikan kepada daerah lainnya,” tukasnya.(hilda)
