Manado, Sulutreview.com – Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) masuk dalam ketegori area yang sempat mengalami tekanan inflasi pangan bergejolak.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P Gozali menegaskan inflasi Sulampua tercatat masih tinggi, yang disebabkan oleh gangguan pasokan akibat kendala cuaca dan serangan hama.
Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
“Melalui prinsip ini, maka intervensi pengendalian harga akan semakin efektif, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar,” ungkapnya di kegiatan
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025, di aula BI Manado pada Senin (27/10/2025).
Selain itu, upaya percepatan distribusi intra dan antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), ia berharap agar terus diperkuat. “Tujuannya untuk memastikan pasokan mencukupi, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik,” ucapnya.
Menurut Ricky, poin penting yang juga berpengaruh bagi ketersediaan pasokan adalah kolaborasi, yanf menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di Sulampua.
“Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tukasnya.
Ricky mengapresiasi kolaborasi yang erat dari seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025.
“Pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga erat dengan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan,” tandasnya.
Menutup arahannya, Ricky mengajak semua pihak agar tetap mengedepankan sinergitas. Terutama berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang selaras dengan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, yang didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi yang telah terjalin agar pengendalian inflasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut orang nomor satu di Sulut ini, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua.
“Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID dapat proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B) untuk meningkatkan efisiensi distribusi,” tegas Yulius.
Ia menambahkan, Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara telah berhasil menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD).
“Model kemitraan rantai pasok dari hulu ke hilir di Sulawesi Selatan berhasil menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah dan pelaku usaha. Langkah nyata ini dapat dicontoh lebih luas agar pengendalian inflasi Sulampua semakin dirasakan,” urainya.
Kegiatan ini diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Gubernur dan Biro Ekonomi se-Sulampua, Badan Pangan Nasional serta Perum Badan Urusan Logistik.(hilda)
