Joko Supratikto : Pengendalian Inflasi Modal Utama Pertumbuhan Ekonomi Sulut

Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto. Foto : ist

Manado, Sulutreview.com – Posisi dan capaian pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) yang sangat baik dan cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional, adalah bukti kemajuan di Bumi Nyiur Melambai, di mana pada triwulan II tahun 2025, tumbuh sebesar 5,64% secara tahunan di saat perekonomian nasional tumbuh 5,12%.

Progress positif ini, sangat ditentukan oleh
pengendalian inflasi yang terjaga. “Perkembangan harga serta upaya untuk pengendalian inflasi menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas,” jelas
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Joko Supratikto pada saat hadir di Seminar Nasional ISEI Cabang Manado Sulut 2025, pada Kamis (14/08/2025).

Perkembangan harga di Provinsi Sulut pada Juli 2025 tercatat mengalami inflasi 2,04% (YoY) atau masih berada dalam rentang sasaran. Secara bulanan, terdapat kenaikan harga 0,21% (mtm) terutama berasal dari Beras kerena kendala dalam proses pengeringan gabah seiring curah hujan tinggi. “Di sisi lain, daging babi menjadi penahan inflasi karena jumlah stok yang terjaga di pedagang dan peternak, juga angkutan Udara menjadi penahan inflasi selanjutnya seiring pembukaan rute oleh maskapai Low Cost Carrier Jakarta – Manado,” tukasnya.

Sebagai langkah pengendalian inflasi, sebut Joko, maka dilakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang merupakan bentuk nyata sinergi antara BI, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Strategi koordinasi di daerah terus dipererat dengan pendekatan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Joko.

Lebih lanjut, guna memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dilakukan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berupa subsidi ongkos transportasi. Secara lebih sistematis, untuk memperlancar ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dilakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik antar Kabupaten/Kota di Sulut maupun antar Provinsi. 

Menariknya, sebagai upaya untuk menyampaikan berbagai pesan komunikasi ke semua pihak secara efektif, TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulut telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) secara periodik untuk membahas isu strategis pengendalian inflasi, serta capacity building TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. “TPID juga melakukan sosialisasi optimisme perekonomian untuk mendukung persepsi positif di masyarakat,” tandasnya.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *