Minsel, Sulutreview.com – Pemerintah dan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Sulut memandang penting stabilitas harga pangan.
Menjawab persoalan itu, Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggagas agenda High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota se-Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024, di Hotel Sutanraja Minahasa Selatan (Minsel, pada Selasa (27/2/2024).
Kegiatan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus mendorong peningkatan digitalisasi di Sulut ini dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven OE Kandouw.
Pada pertemuan itu, Kandouw mengapresiasi peran BI Sulut yang peduli, sehingga mengumpulkan para pemangku kepentingan maupun para pimpinan daerah yang berwenang sebagai pengambil keputusan untuk hadir.
“Saya apresiasi Kepala BI Sulut Pak Andry Prasmuko yang mengadakan HLM yang dihadiri langsung oleh jajaran petinggi, sehingga mendengar sendiri bagaimana berbahayanya harga pangan kalau tak dikendalikan,” tutur wagub.
Kandouw mencontohkan, bahwa harga beras saat ini, berada di level paling tinggi dalam sejarah. Bahkan di beberapa daerah, menembus angka Rp18.000 per kilogram. Apabila harga beras terus demikian dan tidak turun, maka akan berpengaruh ke masyarakat.
“Singkat kata, kenaikan harga pangan ini satu hal yang amat berbahaya,” ujarnya.
Ditambahkannya, kondisi ini berbeda dengan kenaikan harga rokok atau harga kopi yang bisa diantisipasi dengan berbagai upaya.
“Ini hal faktual yang harus kita hadapai bersama-sama,” sambungnya.
Kenaikan harga bahan pangan, ungkap Wagub Kandouw harus menjadi perhatian.
“Pak Gubernur mengngatkan kepada kepala daerah sebagai eksekutor harus underline dan perhatikan ini. Seperti yang disampaikan Pak Andry, jangan disimpan dalam hati tapi dimplementasikan,” tuturnya.
Terjadinya kenaikan harga pangan, Kandouw menduga adanya permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak.
“Tengkulak-tengkulak atau pedagang adalah identifikasi sentral produksi kita. Mulai dari kentang di Modoinding, Tomat di Langowan dan Tompaso. Jauh-jauh hari sudah dibeli ke petani,” terangnya.
Hasil tengkulak itu, tambah dia, dibawa ke pasar-pasar besar seperti di Kota Manado. “Akhirnya yang untung mereka tengkulak ini,” ujarnya.
Dalam jangka pendek ini, wagub mengusulkan untuk sering mengupdate harga bahan pangan di Sulut.
“Masalah harga bahan pangan jangan sebulan sekali. Kalau perlu day by day. Setiap hari laporkan ke sekda dan bupati, walikota supaya kita boleh lihat. Jangan sudah parah baru kita turun ke bawah. Tolong day by day kalau perlu live. In time monitor harga bahan pangan ini,” tuturnya.
Orang nomor dua di Sulut ini juga menyarankan penetrasi untuk menekan harga bahan pangan lewat dana desa.
“Dana desa boleh kita gunakan. Juknis dana desa ada juga boleh untuk korelasi pencegahan inflasi pangan,” terangnya seraya mengapresiasi atas gagasan BI yang ikut melibatkan tokoh agama dalam pengendalian inflasi di Sulut.
Di akhir sambutannya, Wagub Kandouw meminta para pemangku keputusan yang hadir agar meninggalkan ‘warna’ karena pesta demokrasi telah berakhir.
“Mudah-mudahan musuh yang kita hadapi inflasi terutama bahan pangan kita berani sama-sama. Ini tidak lihat warna, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah lewat. Ini yang kita hadapi bersama-sama,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Proivnsi Sulut Andry Prasmuko dalam pemaparannya mengatakan HLM ini dilakukan menjadi langkah awal di tahun 2024 untuk menekan inflasi pangan.
“Bukan hanya ini, nanti ada menyusul program lain hang akan kita sinergikan. Kalau bersama-sama akan lebih terasa ke masyarakat,” tuturnya.
Dalam menjaga stabilitas harga pangan, diutarakan Prasmuko, pihaknya menyiapkan tujuh program unggulan GNIP. Di mana, programnya dipadukan dalam 4K (Keterjangkuaan Harga, Ketersediaan Pasoka, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
Tak hanya kelompok tani, Prasmuko menyebut program yang akan dilaksanakan yaitu dengan merangkul para pemuka agama.
“Tokoh agam ikut serta aktif dalam mencegah para pe pedagang ambil margin terlalu besar. Jadi semua kerja bersama. Semoga tidak ada lobjakan seperti tahun 2023,” imbuhnya.
Sementara untuk pencanangan TP2DD, kata Prasmuko untuk meningkatkan transaksi digitalisasi di Sulut.
“Ini untuk mendorong peningkatan PAD (Pendapafan Asli Daerah). Kehadiran BSG diharapkan bisa semakin membantu sehingga harapan kami semua PAD meningkat karena penerimanya lebih mudah dan langsung masuk ke BSG,” terangnya.
Kegiatan ini turut dihadiri, di antaranya Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Kota Manado dan stakeholder terkait.(hilda)
