Wagub Steven Kandouw Serahkan LHP, Buktikan Kerja Cepat dan Tuntas

Wagub Steven Kandouw saat menyerahkan LHP ke BPK. Foto : ist

Manado, Sulutreview.com – Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2023 terkait efektifitas upaya Pemda dalam penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

Kandouw menyerahkan LHP semester II tahun 2023 terkait pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah dalam penyelengaraan KEK Industri Bitung, pada Jumat (12/01/ 2024).

Saat menyerahkan LHP, Kandouw menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2024.

Putra Sulut asal Minahasa ini, mengajak seluruh jajarannya, untuk tetap menjaga semangat dan etos kerja yang baik guna menghasilkan output dan outcome yang bermutu., demi kesejahteraan masyarakat.

Wagub Kandouw juga mengucapkan terima kasih atas segenap kerja keras semua stakeholder untuk bersama sama menopang berbagai program pembangunan. Adapun jika ada catatan-catatan yang kemudian perlu diperbaiki, maka itu harus segera dikerjakan secepat mungkin.

Menurutnya, apa pun yang menjadi catatan dari BPK berupa temuan dan rekomendasi, harus segera ditindaklanjuti karena lebih cepat lebih bagus.

“Mau besar mau kecil, tak ada alasan untuk menunda pekerjaan,” kata Wagub Kandouw.

Kepala Perwakilan Arief Fadillah menyampaikan, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

“Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. Selain itu, dalam sambutan juga disampaikan untuk saling menjaga nilai-nilai dasar BPK,” ucapnya.

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiscus Andy Silangen mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan sangat komprehensif. “Karena yang diperiksa bukan hanya aspek pengelolaan tata kelola keuangan daerah. “Namun mencakup berbagai aspek yaitu ekonomi, efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan sistem pengendalian internal semua dinilai,” tukasnya.

Diketahui, pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Sebelum LHP diserahkan kepada setiap entitas yang diperiksa, BPK telah meminta tanggapan dari pejabat terkait di entitas pemeriksaan atas konsep rekomendasi, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan.

Dengan adanya pemeriksaan kinerja dan kepatuhan ini, diyakini dapat menghasilkan rekomendasi dan kesimpulan yang senantiasa dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan serta tanggung jawab keuangan daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Sulut menyerahkan 16 LHP) Semester II Tahun 2023 terdiri dari tujuh LHP Kinerja dan sembilan LHP Kepatuhan.

Pada Jumat, (12/01/2024) diserahkan lima LHP, yakni:

  1. LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
  2. LHP Kepatuhan atas Operasional Bank SulutGo;
  3. LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
  4. LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; dan
  5. LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

(Advertorial Diskominfo Sulut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.