Pemkab Mitra Gelar Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Resiko

Sekda Mitra David Lalandos AP, MM saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan sosialisasi bagi para pelaku usaha (Istimewa)

Mitra, Sulutreview – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) gelar sosialisasi / bimtek implementasi perizinan berusaha berbasis resiko, bertempat di D’Jtos Ratahan, Rabu (01/11/2023).

Sekda Lalandos mewakili Penjabat Bupati Ir. Ronald Sorongan MSi saat membuka kegiatan menyebutkan bahwa kegiatan tersebut sangat penting karena melihat perkembangan jumlah, penyebaran, skala, maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Kata sekda mengutip sambutan Bupati, undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang terdiri dari 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden yang didalam regulasi tersebut terdapat peraturan pemerintah yang memberikan kemudahan berusaha dalam aspek perizinan yaitu peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dalam aturan tersebut pemerintah mengklasifikasikan perizinan berusaha berdasarkan resiko sehingga meringankan pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha

Selanjutnya dalam pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa perizinan berusaha diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sistem OSS-RBA dibangun menyesuaikan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja agar dapat mendorong lebih kuat lagi semangat penyederhanaan melalui penetapan KBLI yang berbasis pada resiko dan peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (DNI) sebagai basis dalam penetapan izin. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko

“Didalam aturan tersebut pemerintah mengklasifikasikan perizinan berusaha berdasarkan resiko sehingga mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin usaha. Pelaku usaha diundang untuk menghadiri kegiatan sosialisasi ini sebagai tindak lanjut kepedulian pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel,” ujar Sekda.

Tambahnya, dalam mewujudkan iklim ekonomi yang kondusif dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, penanaman modal mempunyai peran penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

Kepala Dpmptsp Mitra Boyke Akay ME melanjutkan, Perizinan berbasis risiko (PBR) adalah suatu sistem yang digunakan dalam proses penerbitan ijin usaha atau perizinan lainnya dengan mempertimbangkan faktor risiko yang terkait dengan aktivitas usaha yang akan dilakukan.

Dalam proses PBR Akay menerangkan, pihak yang mengajukan permohonan perizinan akan diminta melakukan analisis risiko terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas usahanya.

“Sosialisasi implementasi PBR sangat penting dilakukan dengan tujuan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya mempertimbangkan faktor risiko dalam aktivitas usaha mereka serta menjelaskan secara detail tentang prosedur dan persyaratan perizinan berbasis risiko tersebut,” ujar Boyke Akay.

Ia menambahkan, perizinan berbasis risiko sudah diterapkan dalam beberapa sektor, termasuk sektor lingkungan dan industri.

“Salah satu keuntungan dari sistem perizinan berbasis risiko ini adalah dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak terkelola dengan baik,” pungkas Akay didampingi Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan DPMPTSP Mitra Ellen Ohy SPt.

Menjadi pemateri pada kegiatan Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPTPSP Provinsi Sulawesi Utara Rolly Karamoy dan Helpdesk OSS Provinsi Andi Dien.

Hadir dalam kegiatan, para pelaku usaha dan sejumlah Kepala Kecamatan di Mitra. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.