Manado, Sulutreview.com – Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi menganalisa kondisi Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) belum jalan, atau stagnan.
Keadaaan tersebut, praktis sangat disayangkan. Bahkan dalam evaluasi yang dilakukan, rata-rata KEK jalan di tempat.
“Pengembangan KEK belum merata dan berjalan sesuai dengan rencana,” katanya dalam Seminar Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi, Maluku dan Papua, di hotel Four Points, Rabu (7/6/2023).
Pada kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia Provinsi Sulut tersebut, Elen merinci karakteristik dan kendala KEK.
Menurutnya, ada 6 KEK yang tidak berjalan, yakni KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai, KEK Sorong dan KEK Likupang.
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK, sebut Elen tidak memiliki dan mengelola aset lahan KEK, di mana aset dikuasasi oleh pemerintah pusat, Pemprov, atau pemerintah kabuoaten/kota.
“Contohnya KEK Bitung, KEK Palu, KEK Arun Lhokseumawe, KEK MBTK dan KEK Sorong,” tukasnya.
BUPP tersebut, katanya, tidak memiliki kemampuan pendanaan dan tidak memiliki manajemen yang profesional, yakni KEK Palu, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Sorong, KEK Arun Lhokseumawe dan KEK Likupang,” rincunya.
BUPP juga, tambahnya,tidak memiliki rencana bisnis dalam menarik investasi, sebut saja, KEK MBTK, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Likupang
“BUPP mensyaratkan pengembangan dengan dukungan infrastruktur Pemerintah, yaitu KEK Tanjung Lesung, KEK MBTK, KEK Sorong dan KEK Likupang,” tandasnya.
Dari sisi capaian, KEK Bitung hingga Maret 2023 realisasi investasi sebesar Rp1,09 triliun, jumlah pelaku usaha 8 orang dan penyerapan tenaga kerja 269 orang. Selanjutnya, target 2023 adalah sebesar 1,35 miliar dan tenaga kerja sebanyak 145. “Namun hingga kwartal satu, capaian belum ada. Demikian juga dengan KEK Likupang, hingga Maret 2023 realisasi investasi sebesar 366,4 miliar, jumlah pelaku usaha 2 dan penyerapan tenaga kerja 313. Untukntarhet 2023 investasi sebesar Rp234,2 miliar dan tenaga kerja 630 orang. Sementara capaian kwartal I untuk investasi sebesar 9,45 miliar dan 203 tenaga kerja,” ungkap Elen.
“Isu utamanya adalah, keterbatasan modal PT Membangun Sulut Hebat (PT MSH) selaku BUPP KEK Bitung sehingga tata Kelola KEK tidak berjalan. Lahan Pemprov Sulawesi Utara belum diserahkan kepada BUPP (penyertaan modal),” jelasnya.
Strategi penyelesaiannya, Elen menyarankan agar Pemprov Sulut segera melakukan penyertaan modal kepada PT MSH selaku BUMD milik pemprov dengan beberapa usulan, bahwa lahan yang telah dibebaskan, Pemprov Sulawesi Utara perlu mendetailkan skema pengelolaan lahan oleh BUPP PT MSH, agar lebih menarik untuk ditawarkan kepada calon pelaku usaha/tenant.
“Untuk pembebasan lahan KEK yang belum dibebaskan serta pengelolaannya, PT MSH didorong untuk mencari mitra strategis,” imbuhnya.(hilda)
