Minahasa Tenggara, Sulutreview.com – Berbagai udaya dan terobosan untuk menjaga level inflasi pangan di Sulawesi Utara (Sulut), intens dilakukan Bank Indonesia (BI) Sulut.
Sejumlah strategi yang tepat sasaran dilakukan, antara lain dengan melaksanakan
High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Minahasa Tenggara pada Kamis (16/03/2023).
Sebelumnya, BI telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai perwujudan amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Bedasarkan amanah tersebut, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko membeber sejumlah capaian yang dicatat Kabupaten Minahasa Tenggaram
Pada triwulan IV 2022 perekonomian Sulut tumbuh 5,42% (yoy), dan menjadi salah satu dari 9 provinsi yang pertumbuhannya lebih tinggi dari nasional yang tumbuh 5,31% (yoy).
Pemulihan perekonomian tersebut dimungkinkan oleh penanganan kasus Covid 19 yang terus membaik, yang memungkinkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat tumbuh dan mendorong tumbuhnya lapangan usaha (LU) Perdagangan dan LU Transportasi.
Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Sulut didukung oleh menguatnya kinerja Konsumsi RT dan ekspor khususnya komoditas minyak nabati sejalan dengan kenaikan harga komoditas ditengah permintaan dari negara mitra yang tetap terjaga.
Menariknya, di Minahasa Tenggara sendiri, perekonomian pada 2022 tumbuh 5,30% (yoy).
Struktur perekonomian Minahasa Tenggara relatif beragam di berbagai sektor ekonomi, dengan sektor pertanian dan konstruksi menjadi 2 sektor terbesar.
Pada 2022, sektor transportasi dan pertanian mencatatkan pertumbuhan tertinggi.
“Indikator kesejahteraan Minahasa Tenggara terus menunjukkan perbaikan. Persentase pengangguran lebih rendah dari tingkat provinsi,” kata Andry.
Sementara itu, persentase penduduk miskin juga terus mengalami penurunan meski masih lebih tinggi dari Provinsi.
Di sisi fiskal, rasio kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022 cenderung rendah.
Realisasi pendapatan dan belanja APBD 2022 juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meski telah terdapat menurunan pagu/anggaran pendapatan dan belanja.
Meninjau kinerja sistem keuangan, Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Kabupaten Minahasa Tenggara pada Januari 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,11% (yoy), dan penyaluran kredit cenderung stabil.
Secara sektoral, penyaluran kredit terbesar Minahasa Tenggara terdapat pada sektor administrasi pemerintah. Di sisi lain, rasio NPL Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami kenaikan dari 2,43% menjadi 2,53% pada Januari 2023.
Selanjutnya pada kinerja sistem pembayaran non-tunai terutama melalui kanal pembayaran QRIS, jumlah merchant di Minahasa Tenggara terus menunjukkan peningkatan.
Meninjau perkembangan inflasi, pada Februari 2023, inflasi dua kota pencatatan IHK di Sulut lebih rendah dari bulan sebelumnya.
Manado sendiri tercatat deflasi -0,21% yang didorong oleh deflasi komoditas angkutan udara, tomat, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sementara itu komoditas perikanan mengalami peningkatan harga. Namun demikian secara bulanan, terdapat pola historis kenaikan tekanan inflasi di Manado.
“Hal ini yang perlu kita cermati bersama, sehingga peningkatan tekanan inflasi tidak menggerus daya beli masyarakat di periode Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2023 nanti,” kata Andry.
Secara historis, dalam 3 tahun terakhir komoditas angkutan udara, barito, dan perikanan mendorong inflasi Kota Manado di periode Idul Fitri.
“Periode ini kami definisikan sebagai 1 bulan menjelang Idul Fitri, dan bulan Idul Fitri itu sendiri. Secara umum, Manado memang tercatat defisit komoditas Barito, sehingga pasokan didatangkan dari wilayah lain di dalam Sulawesi Utara (Minahasa dan Bolmong), dan dari luar Sulawesi Utara,” ungkap Andry.
Berbagai upaya ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan efisiensi distribusi, dan penguatan KAD diperlukan untuk menjaga kesediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas ini.
Untuk keseluruhan tahun 2023, inflasi Sulawesi Utara diperkirakan kembali berada pada rentang target 3% ± 1% (yoy).
Namun demikian untuk itu, perlu sinergi upaya TPID dalam menjaga tekanan inflasi, terutama dalam jangka pendek ini menjelang HBKN Idul Fitri 2023.
Berbagai upaya pengendalian inflasi tahun 2023 telah dilakukan oleh TPID se-Sulawesi Utara, seperti melakukan capacity building, perluasan KAD, HLM oleh beberapa TPID di Bolaang Mongondow Raya, pencanangan Gerakan Pengendalian Inflasi Sulut 2023, dan perluasan jalur komunikasi melalui pemuka agama.
Pada bulan Maret juga kami telah melakukan HLM dengan Kota Manado dan wilayah Kepulauan. Ke depan, sinergi ini akan diperkuat dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 yang dilakukan melalui strategi 4K yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.(srv)
