Manado, Sulutreview.com – Jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diingatkan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan beritegritas.
Korelasi keluarga harmonis kata Olly adalah penting karena akan berpengaruh terhadap kinerja. Karena disadari banyak persoalan yang terjadi, justru bersumber dari keluarga.
“Keluarga yang tidak harmonis akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu, Pemprov Sulut telah menerapkan integritas bagi pejabat. Tolok ukurnya dari lingkungan. Artinya, jika di masyarakat saja, mereka tidak diterima, maka tidak mungkin menjadi kepala dinas di Pemprov Sulut. Itu salah satu tolok ukur kita,” ungkap Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menghadiri bimbingan teknis Keluarga Berintegritas di Novotel Manado, Kamis (17/11/2022).
Kegiatan yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, kembali Olly menyampaikan kepada seluruh kepala daerah dan SKPD yang ada di Sulut untuk menjadi teladan dalam menjalankan tugas dan kewajibanny.
“Kami berharap KPK terus memberikan perhatian kepada daerah, untuk lebih sering menggelar bintek. Ini sejalan dengan komitmen Sulawesi Utara yang membangun dengan bebas korupsi. Dan itu dimulai dari keluarga,” kata Olly.
Dia juga berharap pemerintahan di Sulut dapat terus berjalan dengan baik dan bersih.
“Kekuasaan itu dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat,” tukasnya.
Kepada Pimpinan KPK Yohanes Tanak, Olly menyampaikan apresiasi atas kehadirannya sebagai narasumber dalam kegiatan ini.
“Pemerintah berterima kasih atas kehadiran KPK yang telah memberikan pengarahan dan tuntunan bagi kita sebagai penyelenggara yang ada di Pemerintahan Provinsi Sulut,” ucapnya.
Pimpinan KPK, Johanis Tanak mengatakan
upaya pencegahan yang dilakukan KPK, jelas Johanis, agar ke depan tidak ada lagi niat-niat yang jelek untuk melakukan korupsi. “Kami berharap semua tidak lagi melakukan korupsi. Provinsi Sulawesi Utara orangnya anti korupsi itulah yang diharapkan oleh KPK, agar benar-benar pembangunan di Sulawesi Utara bisa diwujudkan dan dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Utara,” urainya.
Strategi yang digunakan KPK saat ini, ungkap Johanis sering disebut dengan senjata Trisula KPK. Pertama melalui kegiatan pendidikan anti korupsi seperti sekarang ini, dengan tujuan agar masyarakat tidak mau dan tidak ingin korupsi lagi.
Kedua, melakukan kegiatan pencegahan dengan perbaikan sistem. Tujuannya, agar yang ingin korupsi tidak melakukannya.
Ketiga penegakan hukum dengan tujuan memberikan efek jera.
“Kalau dikatakan untuk memberikan efek jera sampai sekarang ini rasanya penduduk di Republik Indonesia ini belum jera-jera juga melakukan tindak pidana korupsi. Saya juga tidak tahu kira-kira bagaimana supaya jangan lagi ada korupsi,” pungkasnya.
Turut hadir Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, kepala daerah se-Sulut, Ketua TP-PKK dan jajaran pejabat di lingkup Pemprov Sulut.(srv)
