Nusa Dua, Sulutreview.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah BUMN yang menjadi garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemulihan ketika pandemi Covid-19 melanda.
“BUMN berperan besar dalam penanganan pandemi. Keberhasilan BUMN mampu memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dengan Produk Domestik Bruto (PDB) bisa kembali seperti sebelum Covid-19,” ungkap Luhut saat membuka State Owned Enterprise (SOE) International Conference 2022 di Nusa Dua Bali, Senin (17/10/2022).
SOE International Conference atau Konferensi BUMN Negara G20, merupakan rangkaian menyambut KTT G20.
Event ini menjadi sarana pemerintah untuk mengabarkan kepada komunitas internasional tentang dampak transformasi BUMN bagi masyarakat Indonesia, termasuk transisi energi.
Ia meyakini meski dalam ancaman resesi global, Indonesia dipastikan mampu mempertahankan posisinya dengan kekuatan bersama.
“Transformasi menjadi lebih efisien. Jumlah BUMN berkurang dari 108 jadi 92 BUMN dan ditargetkan bisa turun dari itu,” ujarnya.
Transformasi, sebutnya, membuat BUMN lebih tangguh. Membuat BUMN lebih banyak kontribusinya pada perekonomian. “Ini bisa mendorong perekonomian lebih baik. Naik 115 persen dari target pemerintah,” kata Luhut.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi menjelaskan tentang BUMN yang siap menjalankan transisi energi demi mencapai Net Zero Emission (NZE).
“Kita harus dorong renewable energy, perusahaan BUMN tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi satu kesatuan untuk memastikan NZE tahun 2060 nanti. Transisi energi harus dilakukan berdasarkan transformasi yang diingini Indonesia, bukan negara lainnya,” ucap Erick.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo merespon baik atas dukungan pemerintah dalam menyukseskan transisi energi khususnya mengejar target NZE 2060.
PLN telah menyiapkan peta jalan sejak 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow. Artinya, ungkap Darmawan, PLN telah siap memimpin transisi energi di Indonesia.
Untuk suksesnya kegiatan tersebut, PLN menyiapkan peta jalan early retirement pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060.
Tahapan dan mekanisme retirement PLTU batu bara bakal dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan PLN siap menggantinya dengan EBT.
Peta jalan PLN, percepatan retirement PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Percepatan retirement, dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional, aspek just transition terpenuhi, sehingga tidak menyebabkan peningkatan beban keuangan yang tentunya akan memberatkan pemerintah. Berikut bantuan pendanaan dari komunitas internasional.
Selain early retirement, PLN dipastikan mampu mencapai NZE di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW.
Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi di masa mendatang
“Tak lagi memanfaatkan PLTU eksisting, PLN tidak akan melakukan pembangunan PLTU, kecuali penyelesaian pembangunan yang sudah dalam tahap konstruksi,” papar Darmawan.
Untuk mencapainya, PLN butuh dana yang tidak sedikit. Pemerintah telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai strategi pembiayaan untuk memensiunkan PLTU.
Dia juga menjelaskan untuk memensiunkan PLTU dilakukan secara bertahap, namun PLN tidak tinggal diam dalam upaya mengurangi emisi di PLTU yang telah beroperasi. PLN berinovasi dengan melaksanakan program co-firing biomassa untuk PLTU.
Pelaksanaan program co-firing di PLTU milik PLN yang dimulai dari tahun 2020 telah berhasil dilakukan pada 32 lokasi PLTU. Melalui substitusi sebagian batu bara dengan biomassa sehingga berdampak terhadap peningkatan bauran EBT dan penurunan emisi karbon.
“Ini adalah ekosistem energi berbasis kerakyatan karena pasokan biomassa akan dipenuhi dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya menekan emisi lewat pengurangan batu bara di pembangkit, PLN juga melakukan program dedieselisasi 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) eksisting di seluruh Indonesia. PLN menggantinya dengan pembangkit EBT yang berbasis pada potensi alam setempat.
“Ini adalah perubahan besar karena mengubah energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik yang lebih murah,” katanya.
Sebagai gantinya, PLN juga mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 20,9 GW pada 2030.
“Kami menjadi garda depan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan transisi energi. Kami percaya upaya ini butuh kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Kami, PLN membuka peluang kerja sama untuk bisa menyukseskan agenda ini,” pungkas Darmawan.(srv)
