Manado, Sulutreview.com – Sistem pemerintahan berbasis digital, yang fokus pada tata kelola pemanfaatan teknologi informasi menjadi target program yang disasar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).
Menjawab tantangan tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Sulut berkomitmen mewujudkannya dengan menyiapkan jajaran pejabat yang inovatif dan kompeten.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Praseno Hadi menyampaikan, salah satu upaya yang diliukan adalah melaksanakan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II tahun 2022.
Pada tahapan ini, terdapat 25 pejabat yang ikut sebagai peserta PKA. Mereka menunjukkan keahliannya melalui inovasi serta aplikasi berbasis digital yang bertajuk Expo Aksi Perubahan yang dilaksanakan di Graha Gubernuran, Bumi Beringin, Manado pada Selasa (27/09/2022).
Kompetensi seseorang itu diperoleh melalui pendidikan. Untuk itu, saya tidak percaya jika ada orang yang pintar, ahli bahkan terampil tanpa melalui pendidikan maupun latihan,” tandasnya.
Dia menambahkan usai mengikuti PKA akan ada tahapan evaluasi. Dengan demikian jika belum kompeten maka wajib mengikuti pendidikan dan latihan kembali.
“Perlu waktu untuk mengikuti proses pendidikan dan pelatihan. Tetapi hal ini sangat penting untuk mendukung visi dan misi Pak Gubernur,” tambah Praseno.
Kepala BPSDM Sulut, Roy Tumiwa menyampaikan, melalui expo ini, peserta PKA mengaktualisasikan ilmu yang mereka peroleh selama di BPSDM. Di mana desain proses instruksional yang mereka lakukan itu terkait dengan manajemen kinerja.
“Jadi mereka dipaksakan untuk mengenali situasi organisasi sehingga mereka mengenali problem apa yang ada di instansi dan kemudia mereka coba cari solusinya dengan membuat satu aplikasi,” jelas Tumiwa.
Peserta sambung Tumiwa, harus inovatif. Untuk itu, apa yang mereka buat merupakan bentuk pertanggung jawaban sebagai project leader dalam menunjukkan atau membuktikan bahwa adanya suatu pengembangan.
“Ada suatu proses reskilling dan upskilling atau kompetensi supaya mereka benar-benar paham bahwa mereka sekolah ini, untuk mental model dan kapasitas mereka sebagai pejabat di instansi sehingga memberi kontribusi bagi organisasi,” urainya.
Peserta, kata Tumiwa, membuat berbagai jenis aplikasi. Di mana tematik yang diangkat adalah government digital.
“Dari 25 peserta, sudah terlihat potensinya sebagai agen perubahan. Karena apa yang mereka buat di sini, adalah menyiapkan pejabat bukan hanya sebagai follower hanya mengikuti tetapi menjadi trend center di instansi masing masing dalam rangka optimalisasi pelayanan publik,” bebernya.
Terpenting, sambung Tumiwa adalah sinergitas. Sehingga aplikasi yang mereka buat itu mengandung beberapa aspek atau parameter dengan unsur novelty atau kebaruan. Kemudian harus memiliki aspek miracle manajemen yang menjadi spesifikasi kompleksitas dari permasalahan organisasi.
Mereka harus cari tahu dan cari solusi. Baru ada unsur replikasi ada pengembangan dan ada unsur atau aspek konektivitas. Jadi bukan hanya untuk instansinya, tetapi harus terkoneksi dengan instansi terkait.
Demikian juga memiliki aspek sustainable yang berkelanjutan atau tidak berhenti.
“Dengan aplikasi ini mengandung makna proses debirokratisasi kalau selama ini cukup panjang, mereka potong dengan adanya aplikasi. Yakni dengan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik,” tegas Tumiwa.
Salah satu peserta PKA, Merry Mawardi yang merupakan Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulut, mengatakan dirinya meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (SIPPAK).
“Dengan adanya Aplikasi SIPPAK diharapakan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dalam proses pengurusan kepangkatan reguler dan kenaikan gaji berkala pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” katanya.(srv)
