Bitung, Sulutreview.com– Menyusul saat ini BBM (Bahan Bakar Minyak) di Indonesia mulai melonjak. Membuat kalangan aktivis buruh keluar dari sarangnya untuk menyampaikan aspirasinya kepada kalangan Pemerintah agar dapat segera mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM saat ini.
Sebagaimana yang terjadi di Kota Bitung Sulawesi Utara pada Selasa (13/09/2022). Dimana sejumlah aktivis buruh dari FSB (Federasi Serikat Buruh) Kamiparho (Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau) Kota Bitung yang dipimpin Ketua Rusdi Makahinda menyambangi Pemerintah Kota Bitung untuk menyampaikan uneg-unegnya agar Pemerintah Kota Bitung dapat memberikan solusi konkrit untuk meringankan beban kepada kalangan kurang mampu khususnya buruh terhadap kenaikan BBM saat ini dalam hal ini upah buruh.
Terpantau kedatangan aktivis Buruh dari FSB Kamiparho Bitung langsung disambut Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE bersama Kadis Sosial Lady Ambat SSTP dan Kadisnaker Rahmat Dunggio di lantai IV Kantor Wali Kota Bitung.
Dalam pertemuan tersebut, Makahinda menyampaikan beberapa pendapat termasuk soal kenaikan harga BBM, agar kiranya anggota dengan upah yang masih berada di bawah UMP dapat menerima subsidi, juga tentang penerima bantuan sosial dari pusat agar tepat sasaran.
Pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Dinas-Dinas yang terkait menjelaskan bahwa saat ini pemerintah kota sedang berupaya semaksimal mungkin agar permasalahan yang muncul akibat kenaikan harga BBM segera dapat diatasi, mengingat hal yang sama pun dirasakan seluruh masyarakat indonesia, juga saat ini kita sedang dalam Pengendalian Inflasi Daerah secara Nasional.
Saat ini, Pemerintah Kota Bitung terus berupaya membenahi Data yang ada, mengenai Bantuan Sosial agar tepat sasaran, Dinas Sosial terus berkolaborasi agar Data mengenai pekerja-pekerja atau masyarakat yang terdampak bahkan yang belum terdata sama sekali, boleh diterima oleh Dinas Sosial sehingga bantuan sosial dapat disalurkan.
“Saat ini bantuan yang disalurkan datanya berasal dari kemensos, dan sudah dirapatkan. Data akan diverifikasi kembali oleh Dinas sosia. Jadi yang tidak menerima bantuan dari pusat akan kita ganti dengan bantuan dari APBD,” kata Hengky Honandar tersenyum.
Hadir dalam pertemuan, Kapolres, Kasdim Mewakili Dandim, kadis naker dan kadis sosial.(zet)
