Bitung, Sulutreview.com– Pemerintah Kota Bitung terus melakukan inovasi dalam berbagai sektor, khususnya dalam menyelaraskan visi dan misi Wali Kota Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar terkait Bitung Kota Digital.
Khusus mengenai pemberdayaan perempuan dan anak, nampaknya juga menjadi sektor andalan dalam menjunjung tinggi akan hak-hak perempuan dan anak.
Untuk itu Walikota Ir Maurits Mantiri secara tegas mengatakan bahwa menjadikan Bitung Kota Layak Anak, bukan hanya mengejar predikat penghargaan semata. Akan tetapi bagaimana membangun komitment oleh seluruh stakeholder yang ada dalam meningkatkan hak-hak anak dan perempuan.
Hal ini, disampaikan Walikota saat menghadiri kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2022 yang dilakukan langsung oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI secara virtual langsung yang mengambil tempat di Balai Pertemuan Umum DR S.H Sarundajang Kantor Wali Kota Bitung. Turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Ir Maurits Mantiri MM dan Ketua TP PKK Rita Mantiri Tangkudung serta Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bitung Meiva Woran SH MH serta Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementrian PPPA RI, Ibu Agustina Erni, Kadis P3A Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Kartika Devi Tanos dan dihadiri jajaran OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) di Kota Bitung.
Pada kesempatan itu, Dalam Maurits mengatakan izinkan, “saya selaku walikota bitung untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, khususnya Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak yang saat ini memberikan kesempatan kepada kota bitung untuk verifikasi lapangan secara hybrid,” katanya.
Hal ini adalah suatu kebanggan bagi kami dan menjadi motivasi untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat berlangsung dengan baik dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia khususnya anak di kota bitung yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
“Dimana konsep pembangunan yang diterapkan, sesuai dengan visi dan misi kami Maurits Mantiri-Hengki Honandar,” pungkasnya.
Apalagi visi kami, adalah terwuudnya Bitung Kota Digital yang mandiri sejahtera dan berlandaskan gotong royong berkarater.
Serta “Misi kami yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang berkualitas Adapun sasaran yang akan dicapai dari visi misi ini adalah menjamin perlindungan berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak mulai dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Sesa//keluraha/ Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Selain itu, Kota bitung yang telah berumur 31 tahun telah meraih berbagai prestasi termasuk predikat kota layak anak hingga boleh meraih kategori nindya tahun 2021, akan tetapi saya akan terus mendorong segenap organisasi perangkat daerah untuk terus berbenah mulai dari kelurahan sampai ke Pemerintahan kota untuk Mewujudkan Kota Bitung layak anak dan setiap program pembangunan yang dilakukan akan tetap mendengarkan, suara anak untuk kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya hak-hak anak.
“Dengan terus mendukung terwujudnya Bitung sebagai kota layak anak, bukan sekedar prestasi atau mengejar predikat dan penghargaan semata. Tetapi membangun komitmen bersama pemerintah, stakeholder, dunia usaha, tokoh agama/tokoh masyarakat serta masyarakat. Kota Bitung sejak lama telah meraih kota Sehat tingkat tertinggi Swastisaba Wistara, penghargaan adipura ke 14, predikat Kota HAM, Kota inovatif. Pencapaian tersebut mendukung pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak disegala aspek,” pungkasnya.
Saat ini Bitung, sedang menuju kota digital seiring dengan itu ada beberapa produk inovasi yang dibuat untuk menunjang proses pemerintahan serta pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak anak dan perempuan, sehingga tercipta pelayanan yang adil merata dan berkuwalitas untuk masyarakat bitung terlebih khusus anak-anak dan perempuan di kota bitung, untuk itulah di saat ini kami harapkan dukungan arahan dan bantuan dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia.(zet)
