Manado, Sulutreview.com – Menjelang hari besar keagamaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama pemangku kepentingan melaksanakan High Level Meeting TPID dan TP2DD Sulawesi Utara tahun 2022 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Rabu (20/4/2022).
Tujuannya melalui forum tersebut dapat mengantisipasi lonjakan harga yang menyebabkan terjadinya inflasi.
Menurut Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw, kecenderungan peningkatan inflasi kerap terjadi menjelang perayaan Idul Fitri.
“Untuk mengantisipasi lonjakan harga, maka saya mengharapkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara, dapat memperhatikan perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis di daerah masing-masing, serta menerapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagimana telah disusun oleh masing-masing TPID,” jelasnya.
Dia menyebutkan, TPID merupakan kegiatan yang sangat relevan.
“Ini sangat relevan di tengah upaya kita membangkitkan perekonomian pasca diterjang pandemi, memulihkan ekonomi di daerah dengan percepatan dan perluasan digitalisasi, dan tentunya memastikan inflasi di daerah tetap terkendali, terutama menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan, seperti Idul Fitri yang kesemuanya adalah untuk mendukung dan menciptakan kemajuan di daerah Bumi Nyiur Melambai,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat mengungkapkan pengendalian inflasi memiliki peran penting, di mana bulan Maret 2022, inflasi Kota Manado tercatat sebesar 0,40% mtm, sementara Kotamobagu tercatat sebesar 0,87% mtm.
“Angka inflasi ini cenderung meningkat dari bulan sebelumnya, terutama didorong oleh peningkatan ongkos angkutan udara, harga cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng di kota Manado, serta kenaikan harga cakalang diawetkan di Kotamobagu,” kata Arbonas.
Namun untuk komoditas perikanan di kedua kota IHK tersebut selama Maret 2022 mengalami deflasi.
Menjelang Idul Fitri ini, perlu lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap tekanan inflasi. Hal ini karena memang secara historis tekanan inflasi menjelang periode HBKN akan cenderung meningkat dengan rata-rata tekanan inflasi pada empat tahun terakhir sebesar 0,39% (mtm) pada periode HBKN. “Untuk bulan April 2022 ini, beberapa komoditas yang ditengarai akan menjadi pendorong inflasi adalah komoditas yang harganya diatur pemerintah seperti bahan bakar dan angkutan udara,” tukasnya.
Sementara komoditas yang harganya bergejolak seperti minyak goreng diperkirakan juga masih mengalami kenaikan, di samping komoditas inflasi inti seperti barang elektronik dan kebutuhan pribadi lainnya yang berpotensi meningkat di tengah pemberlakuan PPN 11%.
Terkait hal itu, berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara sampai dengan minggu pertama bulan April 2022, kami telah memantau pergerakan kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, tomat, cabai besar, minyak goreng, daging sapi, dan telur ayam ras.
“Kami berharap bahwa seluruh kabupaten/kota dapat memperhatikan perkembangan harga komoditas strategis di masing-masing daerah, serta melanjutkan upaya pemantauan harga serta pasokan terutama pada masa Ramadhan dan Idul Fitri 2022,” ujarnya.
Dalam upaya penanganan inflasi ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan langkah awal yang baik dengan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024.
Peta Jalan ini juga telah menjadi pedoman di Kabupaten/Kota dalam penyusunan roadmap serupa di wilayah kerja masing-masing. Menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri ini, kami meng highlight beberapa sub-program yang kiranya penting kita lakukan bersama yakni:
- Peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan satgas pangan;
- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah;
- Fasilitasi distribusi pangan oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC);
- Peningkatan kualitas dan keakuratan data harga dan pasokan;
- Menjaga ekspektasi masyarakat melalui komunikasi rutin dan media terpercaya
“Dalam upaya menjaga kestabilan harga ini, terdapat fenomena unik yang kami amati. Apabila kita melihat data yang kita peroleh dari BPS, Beberapa kabupaten di Sulawesi Utara pada dasarnya mencatatkan surplus komoditas beras dan cabai rawit,” jelasnya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Asiano Gammy Kawatu, SE., M.Si, Bupati dan Walikota se-Sulut ,
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGoMalut, Darwisman, Kepala BPS Sulawesi Utara, Bapak Asim Saputra, Direktur Utama Bank Sulut Go, Revino Pepah.(eda)
