Jakarta, Sulutreview.com – Presiden Direktur Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menjelaskan insentif dari pemerintah daerah atau pemerintah kota berdampak cukup signifikan bagi masyarakat agar tergerak beralih ke kendaraan listrik.
“Insentif yang dimaksud bukan yang berat-berat seperti faktor fiskal, tetapi misalnya gratis parkir untuk kendaraan listrik. Bisa juga misalnya, bagi para pemilik kendaraan listrik bisa bebas dari biaya tol,” ujar Ridzki.
Kebijakan ini memang butuh political will. Sebab, beberapa negara yang sudah masif kendaraan listriknya seperti di Norwegia ataupun Cina juga memberikan insentif yang merupakan kebijakan bersinggungan langsung kepada masyarakat.
Ridzki menilai salah satu pertimbangan masyarakat membeli kendaraan listrik memang tak terlepas dari ketersediaan infrastruktur, ongkos yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan juga perhitungan harian lainnya. Dengan adanya kebijakan yang lebih merakyat seperti contoh tersebut kata Ridzki lebih dekat dalam perhitungan masyarakat.
“Bisa juga misalnya, parkir vale atau parkir mobil khusus itu tidak lagi mobil mobil mewah saja, tetapi misalnya mobil listrik. Jadi bisa mengajak masyarakat untuk bisa melihat seperti apa kendaraan listrik dan bisa menjadi suatu dream bagi masyarakat,” ujar Ridzki.
Pada 2030 mendatang, Indonesia akan punya 600 ribu kendaraan listrik.
“Indonesia diperkirakan dapat mengurangi konsumsi BBM sebanyak tiga juta barel dan dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 1,4 juta ton,” ungkap Direktur Bisnis dan Manajemen Pelangan PLN, Bob Saril.
“Ketika kendaraan listrik murah, maka bisa ditangkap daya beli masyarakat Indonesia. Insentif yang diberikan pemerintah ke industri mobil konvensional diharapkan juga bisa diterapkan kepada kendaraan listrik sehingga makin terjangkau,” ujar Bob.(srv)
