Pejabat Pemprov Sulut Wajib Kuasai Teknologi Digital

Asisten III Asiano Gammy Kawatu (ketiga dari kanan) saat melakukan peninjauan booth yang disiapkan para pejabat
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Kualitas layanan publik yang mengedepankan kemudahan dan kepuasan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).

Menjawab komitmen tersebut perlu diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) atau pemimpin yang mumpuni, terutama di tengah perkembangan teknologi berbasis digital dewasa ini.

Bacaan Lainnya

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulut, Asiano Gammy Kawatu mengatakan Pemprov Sulut, tengah menyiapkan pemimpin yang mampu menguasai teknologi berbasis digital. Sehingga layanan yang disajikan akan mudah diakses masyarakat.

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah melatih kepemimpinan administrator dan pengawas eselon III, sebagaimana yang diupayakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Sulut.

“Kepala BPSDM telah melakukan lompatan, melalui pengembangan sumber daya manusia. Hal ini tak lepas dari keinginan Gubernur Olly Dondokambey,” kata Kawatu pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan tagline Expo Aksi Perubahan yang bertema Tematik Digital Government, di ruang Mapalus Senin (27/09/2021).

Kawatu bilang, menjelang road map Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akrab dengan digital, maka semua pejabat dipaksakan untuk bisa dekat dengan dunia digital.

“Expo aksi perubahan semuanya menggunakan cara-cara digital. Ada aplikasi yang secara konsep, aplikabel dan mudah-mudahan setelah dilaksanakan akan menambah inovasi pelayanan publik,” ujarnya sembari menambahkan usai pelatihan akan dicari 10 terbaik. Selanjutnya, diusulkan ke tingkat nasional.

“Terobosan ini sifatnya lompatan, terutama pejabat yang harus mengakrabkan diri dengan dunia digital,” tandasnya.

Sejauh ini, para pejabat yang ada di Pemprov Sulut, pada hakekatnya semua bagus. “Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang apa saja yang digital minded, asal bukan hoax,” imbuhnya.

Senada disampaikan Kepala BPSDM Daerah Provinsi Sulut, Drs Marhaen R Tumiwa MPd, saat ini ada 23 pejabat eselon III yang masing-masing membuat aplikasi layanan publik berbasis digital.

“Pejabat eselon III masing-masing membuat aplikasi sebagai bentuk aksi perubahan tematik digital goverment, guna memutus tali birokrasi secara manual menjadi digital. Orientasinya betul-betul memberikan kepuasan dan kemudahan kepada masyarakat,” ungkap Tumiwa.

Apa yang dilakukan para pejabat, sambungnya merupakan internalisasi dan akumulasi dari proses belajar dari kurikulum yang memuat 4 agenda, yakni kepemimpinan, pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja dan aksi perubahan.

“Inilah yang harus mereka buat untuk membuktikan bahwa mereka menguasai dan siap menjadi agen-agen perubahan dalam melakukan pelayanan publik. Khususnya mengoptimalkan kinerja dari organisasi melalui aplikasi yang mereka buat,” sebut Tumiwa.

Salah satu pejabat yang ikut kegiatan ini, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulut, Johnny AA Suak dengan aplikasi Si Pomas yang menggantikan layanan manual dan terjangkau bagi pengurus Ormas di wilayah Sulut. “Ini layanan tanpa biaya dan transparan dalam mendaftarkan dan melaporkan kegiatannya melalui apliakso mobile berbasis web dan adroid,” katanya.(eda)

banner 300x250