Pemprov Sulut Raih Peringkat 1 MCP Pencegahan Korupsi

IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil meraih peringkat 1 Monitoring Centre Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di seluruh Provinsi se-Indonesia.

Kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw, mendapat apresiasi dari Ketua KPK-RI Firli Bahuri pada kegiatan Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP serta Rakorwasdanas 2021 secara virtual yang turut diikuti Gubernur Olly dari Jakarta, Selasa (31/08/2021).

Bacaan Lainnya

Firli Bahuri menyampaikan pesan khusus Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah, agar memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha.

“Kami titip ada pesan khusus dari Bapak Presiden, agar kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha,” katanya pada kegiatan yang dilaksanakan KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Firly menyampaikan MCP dimaksudkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan pengangguran, mengentaskan kemiskinan, yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya Firli juga mengingatkan peran penting Kepala Daerah, yakni :

  1. Mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan tujuan negara.
  2. Memastikan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan.
  3. Memiliki tanggung jawab dalam berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat.
  4. Menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

Capaian ini merupakan yang terbaik se-Nasional karena menduduki peringkat kesatu Nasional.

Dari 34 Provinsi di Indonesia, Sulut menempati peringkat 1 dengan indeks 61,27 untuk triwulan II tahun 2021.

Selanjutnya, peringkat 2 Provinsi Bali 60,97; peringkat 3 Provinsi Jawa Tengah 60,68; peringkat 4 DKI Jakarta 58,62 dan peringkat 5 Provinsi Sumatera Utara 58,49.

Diketahui, capaian MCP ini merupakan hasil dalam pemenuhan dokumen maupun perbaikan sistem tata kelola pemerintah, dinilai secara independen oleh Tim KPK berdasarkan 8 area intervensi yaitu:
Perencanaan dan Penganggaran; Pengadaan Barang Jasa; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; APIP; Manajemen ASN; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset; dan Dana Desa (untuk Kabupaten/Kota).

Kegiatan ini diikuti Wagub Steven Kandouw di kediaman sedangkan di ruang Command Center Sekdaprov Edwin Silangen, Asisten Administrasi Umum Asiano Gammy Kawatu, Inspektur Meiky Onibala dan Kaban BKD Femmy Suluh.(srv)

banner 300x250