Astaga!! Sejak 2019, KMP Tude Ternyata Belum Miliki Izin Standard Keselamatan Berlayar

IMG-20210818-WA0009

KMP Tude dan kedatangan tim Kemenhub saat mengecek Kapal

Bitung, Sulutreview.com– Setelah resminya pengurus baru di Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung menjabat di era kepemimpinan Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar SE, ternyata banyak hal yang ditemui, lebih khusus soal Kapal Roro KMP Tude yang mengambil trip Bitung-Pulau Lembeh.

Yang terbaru yaitu soal izin keselamatan pelayaran dari KMP Tude ini, terungkap bahwa sejak tahun 2019 ternyata Kapal tersebut belum memiliki Izin standard keselamatan berlayar.

Fakta ini terangkat, saat konfrensi Pers oleh jajaran pengurus baru PD Bangun Bitung yang dipimpin oleh Direktur Utama PD Bangun Bitung, Rizal Lumombo bersama Direktur Umum, Grace Watung dan Direktur Teknik, Yohan Mangempis di Kantor PD Bangun Bitung, Jumat (09/07/2021).

Beruntung selama beroperasi dari 2019 sampai di tahun 2021, Tuhan Sayang masih belum ada terjadi kecelakaan di laut Selat Lembeh ini.

Menyikapi hal tersebut, jajaran Management PD Bangun Bitung langsung mengambil tindakan untuk menghentikan sementara akan operational KMP Tude tersebut.

Hal ini mengingat pihak, kementerian Dirjen Perhubungan Darat Perhubungan (Kemnhub) dalam koordinasi juga telah menghentikan operasional KMP Tude karena selama ini dioperasikan tanpa memenuhi standar keselamatan pelayaran.

Penghentian operasional KMP Tude itu setelah Kemenhub melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXII Sulut bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI melakukan evaluasi dan uji kelayakan operasional KMP Tude tanggal 07 Juli 2021.

“Dari hasil evaluasi dan uji itu, maka terhitung tanggal 08 Juli 2021 kami memutuskan untuk menghentikan operasional KMP Tude sesuai rekomendasi dari Kemenhub dan melakukan perbaikan atau docking,” kata Rizal.

Rizal menjelaskan, Kemenhub bersama PT BKI sesuai hasil evaliasi menyatakan ada 17 item standar atau serifikat keselamatan pelayaran yang tidak dipenuhi KMP Tude selama ini.

Padahal kata dia, dari tahun 2019, PT BKI sudah mengingatkan serta merekomendasikan management PD Bangun Bitung agar segera memenuhi 17 item standar keselamatan pelayaran itu. Namun hingga pergantian management, rekomendasi itu tak kunjung dipenuhi kendati perwakilan PT BKI sudah melaporkan langsung ke Pimpinan Pemerintah Kota Bitung di tahuh tersebut.

“Alat standar keselamatan itu diantaranya alat pemadam kebakaran di kamar mesin, Inflatable Life Raft (ILR) atau kapsul yang berisi berbagai keperluan keselamatan serta properti kesealamatan lainnya tidak ditemukan PT BKI di KMP Tude,” jelas Lumombo diaminkan Mangempis dan Watung.

Dari sisi administrasi, lanjut Rizal, ada beberapa hal yang tidak dipenuhi oleh KMP Tude, yaitu adalah ada beberapa sartivilat proses perkepalan melalui proses pelayaran itu tidak dipenuhi.

“Jadi memang kemarin kami kaget karena atas dasar pendekatan ini secara teknik tentang segalah hal kelengkapan, kemudian dari sisi administrasi tentang klasifikasi sartifikat tentang KMP Tude dinyatakan tidak layak untuk beropearsi,” katanya.

Memilih Docking Atas rekomendasi itu, management PD Bangun Bitung memutuskan untuk melakukan perbaikan atau docking terhadap KMP Tude sekaligus menaikkan klasifikasi kapal yang setiap hari melayani rute ke Pulau Lembeh.

Diketahui memang selayaknya KMP Tude wajib memiliki sertifikasi keselamatan berlayar sebab pada Persyaratan keselamatan kapal yang diatur dalam Undang Undang no. 17 tahun 2008 ini meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapannya termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronika kapal.

Dalam Undang Undang juga disebutkan bahwa kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat keselamatan.

Jika setelah melalui pemeriksaan dan pengujian, kapal dinyatakan memenuhi syarat keselamatan maka akan diberikan sertifikat. Kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.(zet)

banner 300x250