Sulut Targetkan Zero Stunting Selamatkan Generasi Berkualitas

Wagub Steven OE Kandouw bersama sejumlah kepala daerah berkomitmen turunkan angka stunting

Manado, Sulutreview.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven OE Kandouw mengingatkan seluruh kepala daerah yang ada di Bumi Nyiur Melambai melakukan percepatan penanganan stunting.

Bukan hanya itu, Kandouw menegaskan agar para kepala daerah bersama-sama memerangi stunting yang diakibatkan oleh gizi buruk.

“Saya meminta kepada seluruh kabupaten kota agar bersama-sama memerangi gizi buruk di daerah kita,” katanya pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi yang digelar di Luwansa Hotel, Rabu (02/06/21).

Wagub Kandouw, pada kesempatan yang sama memuji daerah Bolmut yang menjadi juara nasional soal penanganan stunting, oleh karena itu pencanangan dibikin di Bolmut oleh BKKBN.

“Ini jadi prime mover untuk kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara,” katanya di hadapan para kepala daerah se Sulut.

Wagub Kandouw juga meyakini kepada para kepala daerah yang baru pasti tahun depan regulasi strategis Sulawesi Utara akan juara satu.

“Ini satu hal yang perlu jadi keroyokan kita bersama,” tambahnya.

Wakil Gubernur Steven OE Kandouw

Stunting kata Kandouw adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun. Di mana kondisi tersebut, selain menghambat pertumbuhan fisik, dapat mempengaruhi perkembangan kognitif serta tingkat kecerdasan dan produktifitas anak di masa depan.

Karenanya, pencegahan stunting sedini mungkin, penting bagi masyarakat, anak-anak, generasi penerus bangsa, generasi emas Sulawesi Utara. Hal itu, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Penanganan stunting perlu adanya komitmen dan koordinasi antar tingkatan pemerintah dan lintas sektor terkait, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, desa, dunia usaha serta seluruh masyarakat, untuk bersama-sama secara konvergen mencegah stunting di daerah di Sulawesi Utara,” tukasnya sembari menambahkan mencegah stunting berarti menjaga investasi bangsa, yakni
untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya di Sulawesi Utara.

Di tengah pandemi global covid-19 saat ini, penanganan stunting tidak boleh diabaikan. Penanganan stunting harus menjadi salah satu prioritas daerah dengan memastikan asupan gizi yang cukup pada ibu hamil, memenuhi kebutuhan gizi pada anak dan menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara itu dijelaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jenny Karouw bahwa Pemprov Sulut terus berupaya dalam mengkoordinasikan percepatan
penurunan stunting, yang dibuktikan dengan turunnya prevalensi stunting secara signifikan dari tahun 2017 sebesar 31.4%, menjadi 21.18% pada tahun 2019.

Prevalensi Stunting secara rata-rata Nasional harus berada pada angka 14% di Tahun 2024 nantinya maka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan secara bertahap penurunan prevalensi stunting dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, di mana secara khusus pada tahun 2022 ditargetkan berada di angka 16,2%.

Para kepala daerah berkomitmen turunkan angka stunting

“Dalam menangani stunting diperlukan keseriusan dan intervensi dari pemerintah daerah, agar terjadi angka penurunan yang sangat signifikan, dibanding daerah lain yang tidak diberikan perhatian khusus,” tandanya.

Hal ini bukan saja untuk lokasi khusus (lokus) yang upayanya biasa saja, sehingga ada penurunan tapi kecil. Lambat dibanding daerah yang mendapat perhatian khusus

“Seperti di Kabupaten Bolmut itu secara provinsi termasuk terbaik karena mampu turunkan 43 persen menjadi 9 persen. Jadi cukup drastis penurunannya,” tukasnya.

Sementara di Kota Tomohon, angka stuntingnya relatif rendah. Tetapi terjadi peningkatan karena pertambahan stunting dari tahun ke tahun. “Jadi jangan merasa puas dari yang tidak tinggi, tetapi ada potensi pertambahan dari tahun ke tahun,” katanya.

Demikian juga Bolmong angkanya turun. Minut juga lebih rendah. Jadi margin itu agak besar. Dan untuk Kota Manado sendiri masih ada penanganan yang serius. Karena masalah sosial, banyak kasus kelahiran anak diluar pernikahan. Kemudian masalah sanitasi lingkungan.

Di sisi lain, soal integrasi pembiayaan juga mendapatkan perhatian penting dari pemerintah daerah. Diimbau untuk mengerahkan dandes, misalnya membangun jamban masyarakat. Ada yang secara komunal, membangun WC umum.

Menurut Karouw, karena ini program nasional dan target Indonesia akan zero persen terhadap stunting, maka semua kabupaten kota harus beri perhatian khusus.

Ia memberikan apresiasi pelaporan kabupaten kota terkait stunting, apalagi progres signifikan penurunan stunting posisi tahun 2020 semuanya relatif kecil.(eda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.