DLH Sulut Disorot, Tambang PT TMS Sangihe Ancam Kerusakan Lingkungan

0
275
Kepala DLH Sulut Marly Gumalang dan Jull Takaliuang

Manado, Sulutreview.com – Kendati telah mengantongi izin lingkungan yang dituangkan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), namun keberadaan perusahaan tambang PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Sangihe disoal.

Diungkapkan pejuang lingkungan Jull Takaliuang, dokumen Amdal itu seharusnya diketahui publik, bukannya dirahasiakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut dan DLH Kabupaten Sangihe.

“Dokumen Amdal sebuah perusahaan adalah dokumen publik yang harus disosialisasikan ke masyarakat luas, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatannya. Bukannya disimpan dan dirahasiakan,” ungkap Jull kepada Sulutreview.com Kamis (20/5/2021).

“Setelah ditelusuri banyak halaman yang mengejutkan, termasuk adanya sosialisasi yang dihadiri oleh 2 camat. Dalam Amdal ini PT. TMS mengklaim telah mendapatkan dukungan 90% dari masyarakat Binebas dan Bowone,” tukasnya.

“Klaim 90% ini sangat berbahaya bagi PT. TMS jika yang terjadi tidak seperti itu. Karena bukti di lapangan sekarang ini nampaknya tidak seperti itu. Ada aura pembohongan publik sudah mulai terkuak,” tegasnya.

Jull mengaku tertantang untuk menyelamatkan pulau Sangihe dengan cara elegan dan bertanggung jawab.

“Mari semua masyarakat Sangihe bersatu, untuk memahami dampak buruk yang terjadi baik terhadap lingkungan dan manusia ketika perusahaan tambang itu beroperasi,” tandasnya.

Jull bersama Aliansi Masyarakat Sipil, dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak antara pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao Filipina, memiliki 105 pulau dengan rincian 79 berpenghuni dan 26 pulau belum berpenghuni.

Ibu kota kabupaten bernama Tahuna, terletak di pulau terbesar (daratan) besar yang memiliki luas 736,98 km2 = 73, 968 ha dengan jumlah 13 kecamatan di daratan, serta 2 kecamatan di pulau yakni Kecamatan Marore dan Kecamatan Tatoareng. Jumlah penduduk di Pulau Sangihe (daratan) 131.136 jiwa (2019). Perda No. 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sangihe, Pasal 42 poin 1 yang menyebutkan bahwa pulau Sangihe merupakan kawasan rawan gempa bumi, karena dipengaruhi oleh 2 lempeng besar yaitu lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik, serta 2  lempeng kecil yaitu lempeng Sangihe dan lempeng laut Maluku.

Hal ini ditambah dengan adanya gunung api Karangetang, gunung api Ruang di kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan gunung Api Awu di Sangihe. Fakta ini menandaskan bahwa Sangihe adalah pulau/daerah rawan bencana.

“Tanpa adanya eksploitasi tambang, pulau Sangihe telah mengalami ribuan kali bencana longsor, puting beliung, tsunami, bahkan banjir bandang yang menelan banyak korban jiwa dan materi. Hal tersebut dibuktikan dalam 5 tahun terakhir, banjir bandang menerjang desa Kolongan Kecamatan Tahuna Barat yang menelan korban jiwa dan hancurnya perumahan penduduk disertai korban material lainnya yang tidak sedikit. Bencana ini kemudian ditetapkan sebagai bencana Nasional. Lalu pada akhir tahun 2019 banjir bandang kembali menerjang desa Lebbo Kecamatan Manganitu juga dengan korban jiwa dan materi yang besar dialami masyarakat. Lalu di awal tahun 2021 banjir kembali menenggelamkan desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan,” rincinya.

Pada bencana banjir bandang tersebut, Sangihe juga mengalami puluhan kali bencana tanah longsor, gempa bumi, terjangan ombak yang mengakibatkan abrasi pesisir pulau, serta puting beliung. Yang terakhir, pada tanggal 19-20 April 2021, angin puting beliung menerjang hampir sebagian besar kawasan pulau Sangihe saat badai Surigae melanda Pasifik Selatan. Puluhan angin puting beliung terbentuk di daratan pulau Sangihe, menyebabkan tumbangnya ratusan pohon kelapa, cengkih dan merusak perkebunan masyarakat di pesisir timur pulau Sangihe hingga ke selatan.

“Lalu, apa yang akan terjadi lagi bila perusahaan tambang datang dan menggunduli pulau Sangihe, bahkan mengeruknya hingga ke perut bumi. Yang akan terjadi adalah bencana alam berkali-kali lipat dari apa yang sudah dialami saat ini,” sebut Jull.

Sejak Maret 2021, sambung Jull, tatanan kehidupan masyarakat Sangihe terusik, gelisah bahkan ketakutan setelah mengetahui bahwa Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin telah
mengeluarkan Ijin Usaha Produksi (IUP) bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 kepada PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) dengan luas konsesi sebesar 42.000 hektar.

“Itu artinya lebih dari setengah luas pulau kami akan diekploitasi secara masif oleh PT Tambang Mas Sangihe selama 33 tahun, (2021-2054). UU Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tegas mengatur bahwa pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau Sangihe hanya berukuran 737 km2. Dalam operasi produksinya, PT. Tambang Mas Sangihe akan menggunakan sistem penambangan terbuka (Open Pit) dengan peledakan untuk membongkar mineral/ore dari dalam bumi. Hal ini akan sangat mempengaruhi struktur tanah di pulau Sangihe yang sangat labil dan rawan longsor. Ledakan-ledakan yang terjadi akan menimbulkan getaran sangat kuat di wilayah tertentu yang bisa memicu terjadinya bencana alam,” cecar Jull.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala DLH Sulut, Marly Gumalang menyebutkan bahwa pembukaan tambang dilegitimasi melalui Amdal pada 2017 yang kemudian terus berproses, sampai keluar izin pada tahun 2020.

Tahapan Amdal, yang mencakup kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana kelola dan rencana pemetaan lingkungan, berikut kesesuaian ruang. Semuanya berproses dengan melibatkan Komisi Penilai Amdal, instansi terkait, akademisi hingga LSM.

“Tidak ada yang dirahasiakan karena semua proses izin lingkungan mengikuti ketentuan dan persyaratan. Di mana untuk kontrak karya, dari 42 ribu hektare hanya 65 hektar yang akan diolah. Itupun bertahap selama 5 tahun,” ungkap Gumalang.

Gumalang mengungkap, pihaknya, dalam mengawal operasional perusahaan tambang sangat mengedepankan kelangsungan lingkungan. Artinya, ketika perusahaan tambang dalam operasionalnya melanggar dan merusak lingkungan, maka akan berhadapan dengan sanksi. “Perusahaan yang beroperasi bukan berarti mengabaikan lingkungan, ada aturan yang harus dipatuhi dan ditaati sehingga tidak mengorbankan masyarakat,” tandasnya.(eda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here