Maurits Mantiri bersama Dirjend Dukcapil
Bitung, Sulutreview.com- Target dan juga sesuai visi dan misi dari Walikota Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar SE dalam menyatukan seluruh data penduduk di Kota Bitung melalui program provilling data kependudukan dan program Bitung kota digital.
Langsung dipacu dengan oleh pihak Pemerintah Kota Bitung dengan berkoordinasi langsung dengan pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Hal ini dibuktikan, saat Walikota Ir Maurits Mantiri MM menemui langsung Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H di kantor Kemendagri di Jakarta pada Kamis (15/04/2021).
Kedatangan Walikota Ir Maurits Mantiri MM langsung disambut oleh Dirjend Kependudukan dan Catatan Sipil diruangannya dan berbincang sejenak terkait maksud akan kedatangan Walikota kepada Dirjend.
Terlihat Walikota dengan sangat serius memaparkan akan keadaan data kependudukan di Kota Bitung, serta maksud dan tujuan untuk pendataan kependudukan berbasis Digital.
Dirjend pun, terlihat sangat welcome akan gagasan briliant dari Pemkot Bitung yang disampaikan langsung oleh Walikota Ir Maurits Mantiri MM.
Sekira 25 menit bercakap-cakap antara Walikota dan Dirjend. Seketika Dirjend langsung mengajak Walikota Maurits untuk menuju keruang Call Center Data Kependudukan dan memamerkan aplikasi Geographic Information System (GIS) atau Sains Informasi Geografi (SIG).
“Ya, jadi tadi dalam pertemuan dengan pak Dirjen kami menyampaikan izin untuk menggunakan data kependudukan untuk disinkronisasi dengan data pelayanan publik di Kota Bitung,” tutur Maurtis Mantiri.
Dalam penjelasanya Maurits menyampaikan tentang, sinkronisasi data kependudukan dengan data pelayanan publik bertujuan agar terintegrasi dalam satu sistem informasi kependudukan yang lengka dan up to date.
Apalagi, pemerintah Kota Bitung oleh Wali kota Maurits Mantiri dan Wakil walikota Hengky Honandar punya program digital, yang akan diintegrasikan dengan data penduduk by name by adress.
Dia mencontohkan, penduduk di kelurahan A kecamatan B yang akan menerima bantuan dari pemerintah pusat.
“Sudah masuk datanya, mulai dari berapa banyak jumlah keluarga, siapa kepala keluarganya, nomor telpon hingga kalau perlu bentuk dan wujud rumahnya seperti apa,” katanya.
Ditambahkanya bahwa apakah layak atau tidak warga ini menerima bantuan pemerintah, akan dicek lewat data digital.
Walikota juga menyatakan, kesiapan untuk menjadikan Bitung sebagai pilot project pelaksanaan Call Center Data Kependudukan berbasis Web.
Hal ini akan ditindalanjuti dengan penyiapan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh stakeholder terkait untuk menyiapkan insfrastruktur, sumber daya manusianya dan anggaran.(zet)
