DPM-PTSP Sulut Gercep Realisasi 1485 Izin di Masa Pandemi

Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Sulut, Franky Manumpil
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Kendala kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akibat pandemi Covid-19 mampu diatasi.

Terbukti selang setahun mengawal perizinan, DPM-PTSP Provinsi Sulut gerak cepat (gercep) merealisasikan 1485 perizinan. Itu artinya, dinas yang menggalang investasi di daerah ini, telah melambungkan capaian hingga di level yang melampaui target sebesar 1400 perizinan dan non perizinan.

Bacaan Lainnya

“Walaupun terkendala pandemi namun DPM-PTSP telah melampaui 85 target perizinan dan non perizinan yang ditetapkan,” ungkap Kepala DPM-PTSP Provinsi Sulut Dr Frangky Manumpil baru-baru ini.

Indikasinya, sambung Manumpil, karena siapa pun yang mengurus perizinan tetap dilayani seperti biasanya. “Kita tetap mendorong kegiatan investasi jalan terus,” kata Manumpil.

Salah satu kiat yang di kedepankan dalam meningkatkan investasi sebut Manumpil adalah mampu menjawab berbagai persoalan dengan memberikan jalan keluar. Artinya, ketika ada kendala dan konflik di lapangan, akan difasilitasi.

“Mempermudah proses pengurusan perizinan, adalah prioritas. Namun saat ada konflik di lapangan dengan perusahaan akan kita fasilitasi,” sebut Manumpil sambil merinci nilai realisasi investasi di Sulut dari Januari hingga Desember 2020 sebesar Rp5,24 triliun, sementara target yang ditetapkan sebesar Rp3,7 triliun. Sementara target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia tercatat sebesar Rp5 triliun. “Kesulitan dan kendala dalam pembahasan tata ruang, penyusunan dokumen Amdal hingga izin lingkungan kita percepat. Malahan di masa pandemi banyak studi-studi master plan yang dibuat, dengan instansi terkait. Baik Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM, kita dorong agar investor yang berinvestasi di Sulut mendapatkan kemudahan,” jelas Manumpil.

Manumpil optimistis nilai investasi di Sulut akan terus naik, sebagaimana yang ditargetkan BKPM-RI sebesar Rp5,5 triliun.

“Tetap optimistis untuk mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu kami mendorong pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan yang menyangkut investasi. Karena realisasi investasi perlu dicatat. Itu di luar APBN dan APBD.

“Pelaku usaha agar melaporkan menyangkut investasi. Di mana dana-dana dari kegiatan proyek swasta dan BUMN, APBN dan APBD belum tercatat sebagai nilai investasi,” tandasnya.

Intinya, DPM-PTSP akan bekerja maksimal mewujudkan investasi di Provinsi Sulut. Sebagaimana tagline yang dikedepankan, yakni lets’s invest to North Sulawesi turning to red carpet. “Mari berinvestasi di Sulut, urusan yang berbelit-belit akan menjadi mudah. Ini semua akan kita percepat,” tukasnya.

Menariknya, di tengah pandemi, ada hal yang berbeda yang dicatat DPM-PTSP, yakni pelaku usaha yang mengurus perizinan tidak perlu datang ke kantor. “Pelaku usaha tinggal terima di tempat, tidak perlu datang ke kantor. Demikian juga dengan usaha di level UMKM dengan nilai usaha di bawah Rp500 juta kita berikan banyak kemudahan. Tidak perlu macam-macam, bahkan usaha yang ingin mendapatkan pendanaan dari bank kita fasilitasi,” ujarnya.(eda)

banner 300x250