Manado, Sulutreview.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), seperti yang direncanakan bakal membuka kran seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2021.
Untuk itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey berharap agar peluang tersebut menjadi kesempatan untuk mengisi kebutuhan ASN, khususnya guru dan tenaga kesehatan (nakes).
Olly menyampaikan bahwa sektor pendidikan di Sulut mengalami kekurangan ASN, sehingga dibukanya formasi bagi ASN dapat menjawab kebutuhan guru dan nakes.
“Kami sangat mengharapkan agar supaya tenaga harian lepas (THL) yang ada di kabupaten/kota baik guru SD, SMP, maupun SMA bisa diikut sertakan dalam program perekrutan guru,” ucap Olly pada saat kunjungan kerja Menpan RB RI Tjahjo Kumolo di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Senin (12/4/2021).
Dengan adanya tambahan kuota tenaga pendidik maka kehutuhan tenaga pendidik yang ada di Sulut khususnya di kepulauan dan perbatasan dapat terpenuhi.
“Tambahan kuota ini untuk meningkatkan pendidikan kita di daerah-daerah perbatasan apalagi di Talaud, Sangihe, Sitaro dan di Bolmong,” ungkapnya.
Olly juga menjelaskan bahwa Sulut menjadi tempat yang strategis dalam rangka mensuplai kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Untuk itu, Olly mengharapkan juga perekrutan ASN di bidang kesehatan.
“Tapi kita memang masih kekurangan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan,” tandasnya.
“Kami juga meminta formasi dalam rangka peningkatan tenaga kesehatan di Provinsi Sulut,” lanjut Olly.
Olly juga menyambut baik kunker Menpan RB untuk mempercepat reformasi birokrasi di Sulut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Menpan RB meskipun dalam kesibukan menyempatkan berkunjung ke Sulut,” kata Olly.
Olly menjelaskan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas bagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sebelumnya, Menpan RB RI Tjahjo Kumolo menyampaikan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kementerian PANRB
Kebijakan tersebut antara lain penyederhanaan birokrasi, sistem kerja berbasis digital, manajemen ASN, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Pertumbuhan investasi merupakan penggerak dalam roda perekonomian negara, sehingga Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan pelayanan publik utamanya pada pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.
Tjahjo menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi meliputi tiga aspek yakni tranformasi organisasi, tranformasi sistematika dan transformasi jabatan.
Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB mengatakan penyederhanaan birokrasi akan dilaksanakan paling lambat pertengahan tahun ini.
“Saya diperintahkan paling lambat pertengahan tahun ini ditengah-tengah pandemi Covid kami telah mempersiapkan semua terkait perencanaan,” terang Tjahjo.
Lanjut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi tersebut akan mempermudah tugas dan fungsi pemerintahan.
“Yang intinya membangun birokrasi yang lebih dinamis, mewujudkan profesionalisme ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efesiensi kinerja,” bebernya.
Terkait penambahan guru dan nakes di Sulut, Menpan RB menanggapi positif usul tersebut. “Sudah ditampung,” ucap Menpan RB seusai kegiatan.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw, Deputi SDM Aparatur Teguh Widjinarto, jajaran Forkopimda Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut.(srv)
