Amurang, Sulutreview.com – Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), banyak yang kecewa lantaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) tidak bisa dinikmati.
Namun mulai tahun 2021 ini pemerintah sudah menganggarkannya.
Wakil Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa SE mengatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minsel 2021 dana Jamkesmas sudah dianggarkan.
“Ini semua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Minsel,” jelas Lumowa.
Dikatakannya, anggaran yang ditetapkan di APBD ada sekitar Rp7 Miliar. Di samping masuknya anggaran Jamkesda tersebut karena sesuai dengan janji politik Bupati Terpilih Franky D Wongkar dan Wakil Bupati Petra Y Rembang.
Anggaran Jamkesda ini lanjut Lumowa, sangat diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa menikmati jaminan kesehatan. “Banyak warga meggeluh untuk biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit sangat banyak, sehingga sangat dibutuhkan topangan pemerintah,” tuturnya lagi.
Lumowa yang dikenal sebagai politisi yang duduk sebagai wakil rakyat sudah beberapa periode ini menambahkan, untuk menjamin masyarakat bisa menggunakan Jamkesda maka ada instansi terkait yang mengaturnya.
Setidaknya semua persyaratan dalam penggunaan Jamkesda harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. “Diharapkan jangan sampai tumpang tindih dengan program Jamkesmas program pemerintah pusat,” tuturnya sambil menambahkan lagi sasaran utama untuk kepentingan masyarakat. Disamping juga agar anggaran ini nantinya tepat sasaran.
Sehingga apa yang diharapkan masyarakat untuk mendapatkan Jaminan kesehatan akan benar-benar terpenuhi.
“Kami berharap nanti petugas yang akan melakukan pendataan dan juga fasilitasi penggunaan ini harus benar- benar melakukan dengan baik, jangan sampai salah sasaran,” pungkasnya.(srv)
