Ini Kata Worang soal Omnibus Law

0
132
Pengamat ekonomi Sulut Frederik Gerdy Worang

Manado, Sulutreview.com – Kritik dan sorotan terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan Omnibus Law terus merebak. Bahkan terus mengarah pada sentimen negatif.

Kalau dicermati dan diamati, apa sebenarnya yang termuat di dalam aturan yang dinilai sebagai UU yang pro-investor, merusak lingkungan dan tidak memihak kepentingan buruh, merupakan informasi yang salah. Sebab, tujuannya justru lebih memihak kaum buruh.

Berikut review dari pengamat ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Fredrik Gerdy Worang yang mengatakan Omnibus Law atau UU Sapu Jagat harus dapat dipahami dengan benar, apa esensi yang sesungguhnya. Karena pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian berupaya menyiapkan aturan yang sebenarnya lebih pro buruh.

“Yang disoroti oleh buruh adalah tentang outsourcing dan pengangkatan menjadi pegawai tetap. Padahal soal outsourcing di negara maju itu hal yang biasa. Bahkan mekanisme itu diterapkan dan secara terbuka disampaikan ke publik melalui iklan layanan sehingga membuka kesempatan kepada siapa saja untuk mengikuti rekruitmen,” tutur Worang.

Worang mengakui dirinya juga pernah bekerja sebagai tenaga outsourcing di Australia dan itu tidak merugikan dirinya yang justru banyak menyerap pengalaman.

“Indonesia sendiri telah menerapkan pola ini sejak tahun 1998. Contohnya pada saat krisis moneter, bank asing tempat kita bekerja merubah aturan bank dalam hal rekruitment. Singkat saja, bank tidak ikut rekruitmen langsung tenaga kerja “clerical “ tetapi menggunakan perusahaan outsourcing,” tandasnya sembari menambahkan bahwa istilah Omnibus Law atau UU Sapu Jagat karena berpengaruh atau berdampak ke banyak UU lainnya.

“Ada banyak hal yang berubah oleh karena Omnibus Law ini yang disebut UU Sapu Jagat. Antara lain soal rekruitmen langsung yang urusan hukumnya sangat ribet. Vietnam sudah lebih dahulu, Thailand dan Malaysia. Investor telah mendirikan pabrik. Sebut saja, Mitsubishi Pajero beberapa tahun lalu telah dirakit di Thailand. Demikian juga perusahaan  IT banyak di Vietnam dan Malaysia. Tetapi di Indonesia banyak yang hengkang. Makanya Omnibus Law ini mengatur semuanya,” jelas Worang.

Intinya, kata Worang, Omnibus Law  sangat tepat untuk diberlakukan.

“Saya setuju Omnibus Law menjadi
payung hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat investasi melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Bahkan kemudahan bagi pelaku usaha, hingga ekosistem investasi yang kondusif. Serta penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah,” tandasnya.

Dilihat dari esensinya, Omnibus Law, sejatinya akan membebaskan sejumlah UU yang sebelumnya sempat menghambat seperti tumpang tindih aturan hingga sengkarut birokrasi maupun regulasi.

“Aturan ini bukan tentang pro pengusaha, sebab kaum pekerja atau buruh juga akan diuntungkan. Omnibus Law ini mempunyai tujuan mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran melalui lapangan kerja baru,” sebut Worang.

Worang kembali menegaskan bahwa Omnibus Law harus sepenuhnya didukung. Karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Karena akan diikuti dengan berkurangnya pengangguran dan sudah pasti akan menurunkan angka kemiskinan.

“Informasi yang salah yang beredar luas di masyarakat harus diluruskan. Berita hoax yang menyesatkan, jangan sampai menjadi alat pemecah belah kesatuan dan persatuan,” tutup Worang.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here