Pesan Mendagri Kepada Pjs Gubernur, Kawal Pilkada Aman

0
180
Suasana pelantikan di Gedung Kemendagri yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Jumat (25/9/2020)

Jakarta, Sulutreview.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menunjuk 4 pejabat di lingkungan
Kemendagri, sebagai penjabat sementara (pjs) gubernur untuk menggantikan calon petahana yang mengambil cuti karena mengikuti kampanye Pilkada 2020.

Ke- 4 provinsi itu, adalah Kepulauan Riau, Sulawesi Utara (Sulut), Jambi dan Kalimantan Utara.

Tito, dalam sambutannya mengatakan bahwa mulai Sabtu (26/9/2020), akan memasuki tahapan inti dalam Pilkada tahun 2020 yang puncaknya adalah 9 Desember 2020.

“Inilah amanah undang-undang yang sudah disepakati oleh para pihak. Untuk itu sesuai dengan aturan pejabat yang ikut berkontestasi lagi, otomatis perlu digantikan, karena harus melaksanakan cuti kampanye,” katanya.

“Untuk menjaga netralitas maka digantikan dengan pejabat sementara,” sebut Tito saat memberikan surat keputusan (SK) di Gedung Kemendagri yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Jumat (25/9/2020).

Dalam SK disebutkan Pjs Gubernur Kepulauan Riau dijabat oleh Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, yang menjabat sebagai Kepala Balitbang Kemendagri. PjsGubernur Jambi, Restu Ardy Daud yang menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP dan Plt Gubernur Kalimantan Utara, Teguh Setia Budi, menjabat sebagai Kepala BPSDM Kemendagri.

Tito berharap agar pejabat sementara itu berkoordinasi dengan gubernur yang sedang cuti. Sehingga roda pemerintahan di daerah bisa berjalan sesuai dengan program yang ada.

“Untuk rekan-rekan pejabat koordinasi terus dengan pejabat yang sedang cuti, terutama kebijakan-kebijakan yang tentunya pejabat sementara tidak bisa membuat kebijakan strategis karena 71 hari. Intinya koordinasi kalau ada kebijakan yang penting, sehingga program-program yang sudah dibuat oleh pejabat yang cuti itu tetap bisa melanjutkan dan sepanjang itu positif. Bangun hubungan yang baik dengan semua pihak,” katanya.

Selain itu, Tito berharap agar jajaran di pemerintahan daerah agar bisa bekerja sama dengan pejabat sementara itu. Dia menekankan kerja sama perlu dilakukan.

“Mohon dukungan semua pihak, bapak gubernur dan staf dan semua Forkopimda agar para pejabat yang hari ini dilantik ini dapat bekerja dengan baik, membangun hubungan dengan baik alam rangka untuk mencapai apa yang kami sampaikan tadi,” jelasnya.

Tito juga berpesan bahwa ada dua agenda besar yang dijalankan di daerah saat ini yaitu Pilkada dan penanganan Corona. Sehingga dia meminta agar pejabat yang baru dilantik berkoordinasi dengan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) masing-masing.

“Kepada rekan-rekan pejabat yang dilantik saat ini, saya minta betul, setidaknya dua agenda utama ini bisa menjadi pegangan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengawal Pilkada agar, Pilkada ini bukan sekedar aman, lancar, tertib, bisa menemukan pimpinan kepala daerah yang baik tetapi lebih dari itu di tengah situasi pandemi ini para pejabat juga bisa menjadi motor yang berkoordinasi dengan Forkopimda dan semua stakeholder yang ada untuk tidak membuat Pilkada ini menjadi media penularan,” tandasnya.

Diketahui, untuk Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni merupakan pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri. Sebelumnya, menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Agus Fatoni, mengawali karirnya sebagai Ajudan Gubernur Lampung pada tahun 1995. Jabatan lain yang pernah dijabat adalah Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri, Plt. Sekretaris Fasilitasi Kerjasama, Sekretaris Korpri, Kepala Sekretaris Pribadi Mendagri, Kepala Bagian Protokol, Kepala Subdit Dana Bagi Hasil (DBH) Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Seksi Otsus Papua, Papua Barat dan DIY.

Fatoni, demikian sering dipanggil, menyelesaikan S3 Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (UNPAD) tahun 2009, S3 Imu Pemerintahan UNPAD tahun 2003, S1 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tahun 1999 dan menyelesaikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1994. Sementara pendidikan SMA, SMP, SD dan TK diselesaikan di Lampung.

Fatoni, yang pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa IIP ini, sampai saat ini masih menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Forum Sekretaris Provinsi Seluruh Indonesia (Forsesdasi) dan Ketua Umum Forum Protokol Indonesia (Forum Protokol Indonesia). Fatoni pernah menjadi Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK), dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Purna Praja Angkatan 03 (Pujangga) sejak tahun 2012.

Pria yang pernah mendapat predikat Mahasiswa Teladan IIP ini, merupakan lulusan terbaik Diklat Pimpinan Nasional Tingkat II tahun 2019 dan mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X dan XX tahun dari Presiden Republik Indonesia.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here