Koloay Sesalkan Pergeseran Dana Beasiswa Rp3 Miliar

0
124
Ketua Fraksi Primanas DPRD, sekaligus Ketua DPD Perindo Minsel Jaclyn Koloay

Amurang, Sulutreview.com – Harapan mahasiswa asal Minahasa Selatan (Minsel) untuk mendapatkan bantuan beasiswa di tengah kesulitan ekonomi akibat pendemi Covid-19 pupus.

Anggaran sebesar Rp3 miliar yang ditata lewat APBD 2020 yang seharusnya dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studi akhir, oleh bupati justru digeser.

Mirisnya hibah bagi KONI dan PMI Minsel malah lancar dicairkan.

Dicairkannya dana hibah bagi KONI yang diketuai Arthur Kojongian dan PMI di bawah pimpinan Mikhaela Paruntu sangat kontradiktif.

Pasalnya seperti diketahui kegiatan-kegiatan olahraga untuk sementara dihentikan akibat pendemi Covid-19. Sehingga seharusnya menjadi prioritas untuk digeser. Bukannya justru anggaran beasiswa bagi mahasiswa yang dihilangkan.

Tidak sedikit mahasiswa kesulitan menyelesaikan studi akhir lantaran kesulitan biaya. Apalagi di saat pendemi banyak yang terkena dampak perekonomiannya.

“Memang sangat disayangkan Pemkab justru lebih memilih mencairkan dana hibah bagi KONI dan PMI yang notabene tidak beraktifitas. Berbanding terbalik dengan beasiswa bagi mahasiswa yang merupakan masa depan daerah kita. Sehingga bisa dikatakan sebuah pilihan tidak adil telah diambil oleh kepala daerah di tengah kesulitan masyarakat,” ujar ketua Fraksi Primanas di DPRD sekaligus ketua DPD Perindo Minsel Jaclyn Koloay.

Lanjut dikatakannya menggeser dana beasiswa yang telah tertata sebesar Rp 3 miliar untuk penanganan Covid-19 adalah kebijakan keliru. Dia beralasan penanganan Covid-19 bukan hanya untuk membeli masker dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya. Tapi juga bagi masyarakat yang terdampak karena banyak masyarakat ‘terpukul’ pendapatannya. Mahasiswa harusnya masuk sebagai masyarakat terdampak sehingga pantas mendapatkan bantuan, bukan justru beasiswanya dipangkas.

“Ini untuk kesekiankalinya kebijakan Pemkab Minsel yang tidak pro terhadap rakyat. Sebelumnya juga anggaran bagi Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) melorot tajam. Tahun lalu dianggarkan Rp 18 miliar, tahun ini Rp hanya 3 miliar. Sedangkan masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan jaminan layanan kesehatan dari pemerintah, apalagi dalam keadaan pendemi seperti sekarang,” pungkasnya.

Kebijakan pemerintah yang lebih memilih mencairkan dana hibah ke KONI dan PMI dibandingkan beasiswa juga menjadi keprihatinan banyak pihak. Seharusnya menurut tokoh masyarakat Ari Pasla, bupati lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Tidak justru lebih memilih memberikan hibah yang seharusnya dapat ditunda.

“Jangan sampai kepentingan politik dalam rangka menghadapi Pilkada, mahasiswa dikorbankan. Sangat tidak elok lagi KONI dan PMI tetap diberikan hibah. Begitu pula dengan proyek-proyek fisik yang informasinya malah ditambah. Sedangkan seharusnya digeser bagi penanganan Covid, bukan malah beasiswa dihilangkan,” ungkapnya.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here