Saldo Kas Daerah Pemkot Bitung Dikabarkan Telah Menipis?

0
788

Foto Kantor Walikota Bitung, Inzert Foto Kepala BPKAD Drs Albert Sarese

Bitung, Sulutreview.com
Kondisi keuangan atau Saldo Kas Daerah Pemerintah Kota Bitung pada posisi saat ini, diduga kuat sesuai kabar yang berkembang, sudah sangat menipis.

Betapa tidak, dari bocoran diperoleh, kendati Saldo di kas daerah tersisa tak lebih dari Rp 50 miliar. Akan tetapi saldo tersebut diduga masih belum cukup untuk berada zona hijau atau di titik yang sehat dalam porsi keuangan dalam hal belanja daerah.

Dugaan diatas tersebut, berpotensi berujung pada kekosongan anggaran yang bisa jadi? krisis keuangan bakalan tak terelakan.

Tanda-tanda kas daerah yang diduga sudah sangat menipis ini, mulai tercium pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Fave Hotel pada Jumat (10/07) lalu, dimana disitu terungkap bahwa Pemkot Bitung belum mencairkan dana hibah untuk termin terakhir.

Padahal, mengacu pada Permendagri no 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri no 54 atas peraturan tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada pasal 16, point B disebutkan bahwa tahap kedua paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sebab idealnya 9 Juli lalu, pengalokasian NPHD dana hibah ke KPU sudah dicairkan secara penuh. Namun sayang, berhembus kabar pada kenyataannya sampai saat ini, pihak KPU Bitung belum menerima pengalokasian dana Hibah di termin terakhir tersebut, oleh Pemkot Bitung dengan jumlah anggaran sekira 17.2 miliar yang tentunya akan tersedot dalam kas Daerah.

Sekretaris KPU Bitung Paula Tuturoong ketika dikonfirmasi wartawan Selasa (28/07/2020) membenarkan bahwa memang sampai saat ini alokasi terakhir dana hibah dari Pemkot belum diterima.

“Memang untuk skarang kami belum menerima. Namun kabar terakhir Selasa hari ini, katanya Pemkot akan cairkan dengan jumlah anggaran sebesar 17 miliar,” kami akan mengecek di rekening mudah-mudahan sudah ada.

Tak hanya itu saja kabar diperoleh juga bahwa hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) diduga juga bakalan gigit jari.

Dimana, untuk ASN diduga untuk tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bakalan tidak akan terbayar penuh, begitu juga dengan gaji para THL. Untuk THL Pemkot Bitung katanya cuma mampu membayar hingga Bulan Oktober mendatang.

Mari kita lihat prediksi anggaran yang akan dikeluarkan Pemkot Bitung. Sebut saja dana hibah Pilkada sudah mencapai Rp 25 miliar terdiri dari Rp 17,2 miliar untuk KPU, Rp 6,3 miliar untuk Bawaslu dan Rp 1,5 miliar untuk kepolisian.

Tak lupa juga, Pemkot Bitung masih ada PR untuk melunasi sisa pembelian dana Lahan Stadion Dua Sudara 10 miliar yang pada tahap awal sudah di panjar 5 miliar.

Sementara itu, hal yang sama juga diakui Sekretaris Bawaslu Bitung Herdy Kalengkongan. Dirinya menyebut dana hibah yang diterima baru sebesar Rp 5,2 miliar. Dana tersebut masuk dalam pencairan termin pertama.

“Untuk realisasinya belum tahu persis. Nanti saya cek ke bendahara dulu. Yang jelas yang kami terima baru Rp 5,2 miliar dari total Rp11,5 miliar,” tandasnya.

Terkait kabar tersebut, pihak Pemkot Bitung melalui Kaban Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, Drs Albert Sarese langsung membantah jika Pemkot terancam krisis anggaran, menurutnya bahwa untuk pembiayaan TPP dan juga THL tetap akan dikendalikan.

Untuk KPU dan Bawaslu tetap akan diatur sesuai kebutuhan mereka. “Tetap akan diproses,” katanya.

Untuk pemenuhan anggaran THL dan TPP untuk kedepannya sampai bulan Desember pihaknya belum bisa diprediksi secara pasti. “Sebab kedepan kan akan dilakukan APBD perubahan dari situ akan kita lihat untuk pemenuhannya,” jelas Sarese.(zet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here