Pemkab Minsel Diminta Realisasikan Dana Beasiswa

0
207
Jaclyn Koloay

Amurang, Sulutreview.com – Beasiswa Cipta Emaan Pande (CEP) yang dianggarkan pada APBD 2020 oleh Pemkab Minsel digeser. Pergeseran anggaran sebesar Rp3 Miliar tersebut dikatakan untuk penanganan Covid-19.

Namun pergeseran tersebut dinilai tidak tepat karena mengorbankan masa depan generasi muda Minsel yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Apalagi banyak mahasiswa ikut terdampak Covid-19 yang bila tidak dibantu bakal terancam gagal menyelesaikan studi.

Atas pergeseran dana beasiswa CEP, anggota DPRD Minsel Jaclyn Koloay memintakan Pemkab Minsel mengembalikan ke alokasi semula dengan menata kembali di APBD Perubahan.

Menurutnya sangat tidak tepat beasiswa CEP digeser untuk penanganan Covid-19. Seharusnya mata anggaran yang dapat ditunda atau tidak penting itu digeser. Sedangkan beasiswa dan bantuan sosial justru harus ditambah, sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi.

“Silahkan pangkas anggaran-anggaran yang seharusnya pantas digeser namun tetap pertahankan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan publik. Sebut saja hibah bagi PMI dan KONI yang nilainya cukup besar. Masing-masing sudah diberikan yakni Rp650 juta dan Rp700 juta. Begitu pula dengan proyek-proyek fisik. Makanya kami mintakan agar pada APBD Perubahan nanti beasiswa CEP kembali dianggarkan. Kami akan memperjuangkannya pada pembahasan. Jangan korbankan harapan generasi muda kita yang memang layak dibantu,” ungkap Koloay.

Selain beasiswa, Koloay yang juga ketua DPD Perindo Minsel mendesak gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah dipotong untuk dikembalikan. Begitu pula yang dirumahkan dengan alasan kehabisan anggaran.

Kalaupun ada pengurangan, itu ditujukan bagi THL yang tidak masuk-masuk kerja namun mendapatkan gaji. Jangan mengorbankan THL yang benar-benar memberikan kontribusi bagi daerah seperti di sektor pendidikan dan pertanian.

“Saya sedih sekali ketika menerima informasi ada THL yang gajinya dipotong. Ketika dikonfirmasi ke kepala SKPD-nya, itu dibenarkan. Lebih parahnya lagi ada THL dirumahkan dengan alasan kehabisan anggaran. Menurut saya itu tidak manusiawi di tengah kesulitan seperti sekarang. Jadi harusnya dikembalikan lagi, ini juga demi perputaran ekonomi di Minsel. Alasannya jelas THL mayoritas warga Minsel. Bila mendapatkan gaji, akan dibelanjakan di Minsel sehingga menghidupkan ekonomi kita. Bukannya diberikan bagi kontraktor atau hibah,” jelasnya.

Ketika ditanyakan sikapnya yang kritis terhadap eksekutif, menurut Koloay didasari tugasnya sebagai wakil rakyat. Menurutnya bila menyangkut kepentingan masyarakat, dirinya tidak akan mengendur. Apalagi menurutnya banyak kebijakan-kebijakan Pemkab Minsel yang justru tidak berpihak pada rakyat.

“Kalau yang namanya kepentingan masyarakat, saya pantang mundur. Kan jelas-jelas tidak pro pda rakyat masakan saya harus diam. Partai saya juga sudah memerintahkan agae saya tampil seperti adanya, tidak perlu berubah meski ada ajang Pilkada,” pungkasnya.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here