Rafika Papente
Bitung, Sulutreview.com
Polemik pembayaran lahan Stadion Duasudara di Kota Bitung yang telah dibayar Pemkot Bitung sebesar 5 Miliar lebih, di tahun 2020. Terus bergelinding seperti bola salju yang perlahan mulai membesar.
Buktinya, setelah banyak tanggapan yang muncul ke permukaan tentang mantan-mantan pemilik tanah lahan stadion tersebut. Kali ini, babak baru pun menggeliat muncul, tentang polemik lahan ini yang telah bermuara di DPRD lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan di Aula Kantor DPRD pada Rabu (15/07/2020).
Yang menarik, dalam RDPU tersebut suara-suara, dugaan kejanggalan pun mulai ditiup. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Srikandi dari PDIP Bitung Rafika Rifka Papente.
Menurutnya, bahwa historis dari anggaran 10.4 miliar tersebut, pihak DPRD Bitung khususnya Badan Anggaran (Banggar) memang telah menyetujui, akan mata anggaran yang ada di Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) dengan jumlah Rp. 10.440.000.000, dikarenakan kami telah menyarankan kepada Dispora agar disetiap Kecamatan diadakan sarana olahraga.
“Jadi kami, menyarankan untuk fasilitas olahraga di setiap Kecamatan bukan disebut pembelian lahan stadion,” kata Papente.
Apalagi kata Rafika, sejak dirinya menjabat angggota DPRD sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 usulan untuk pembayaran lahan stadion memang tidak pernah disetujui.
“Jadi perlu diketahui kami di DPRD ini banyak yang bertanya-tanya tentang polemik lahan stadion duasudara ini dan ini perlu kami sampaikan,” tandasnya.
Sebelumnya pembicaraan RDPU ini sangat memanas dimana sebelum Rafika menggaungkan akan realitas historis akan angaran 10 miliaran tersebut.
Geraldi Mantiri Ketua Fraksi PDIP Bitung pun tampil ‘garang’ saat menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Jondries Kansil, dirinya pun sempat menanyakan batas-batas tanah yang dibayar yang mengalami perubahan yang sempat menghangat dalam RDPU tersebut.(zet)
