Amurang, SULUTREVIEW – Wakil Ketua Komisi I DPRD Minsel Orwin Tengor kembali menyorot sikap Pemkab Minsel yang mempermainkan jadwal Pemilihan Kumtua (Pilhut) serentak.
Bahkan dia menuding ada unsur kepentingan politik yang melatari penundaan berulang-ulang. Alasan yang disampaikan juga terkesan terlalu mengada-ada dan pada prinsipnya memang untuk tidak dilaksanakan.
“Tahun lalu Pilhut ditunda dengan alasan ketiadaan anggaran. Ketiadaan anggaran karena pada APBD sumber dana diambil dari PAD. Sedangkan kita mengetahui PAD tidak pernah tercapai 100 persen dan yang memperebutkan banyak. Sehingga kami menduga sengaja didesain untuk tidak dilaksanakan. Akibatnya jelas, hampir semua desa dipimpin oleh pejabat Kumtua yang diambil dari PNS Pemkab Minsel. Silahkan tebak sendiri apa tujuannya bila dikaitkan dengan Pilkada,” ketus Tengor yang juga politisi Perindo Minsel.
Nasib Pilhut serentak tahun ini juga kecil kemungkinan terlaksana. Bahkan dikatakannya hampir mustahil. Dia beralasan bila memang ada niat Pemkab melaksanakan, paling lambat dijadwalkan bulan September. Dia juga belum mengetahui apakah pada APBD yang ditetapkan lewat Perbup menganggarkan Pilhut serentak. Dari intansi terkait saja tidak pernah memberikan jaminan.
“Jadi disini saya minta supaya Pilhut jangan digunakan untuk kepentingan politik. Harusnya dipisahkan karena Pilhut merupakan hak politik warga desa, jangan sampai disandera. Jelas ini merupakan pencederaan terhadap hak berdemokrasi. Sekali lagi saya tegaskan jangan karena ada kepentingan Pilkada kemudian Pilhut ditunda terus,” bebernya.
Dia juga mengingatkan pada pejabat Kumtua untuk tidak bermain-main dengan APBDes. “Harus dipergunakan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat. Jangan sampai diselewengkan lewat penggelembungan anggaran. Dalam waktu dekat kami akan memanggil Dinas PMD untuk mengklarifikasi aduan-aduan masyarakat. Mulai dari Pilhut, BLT dan lainnya,” kuncinya Tengor.(noh)
