Jalan Tol Matuari ‘Bergejolak’ Komisi 3 DPRD Bitung Turun Lapangan

0
416

Komisi III DPRD Bitung Pantau Jalan Tol Manembo-nembo Atas

Bitung, Sulutreview.com
Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung tepatnya di wilayah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara (Sulut) kembali lagi bergejolak pada Senin (29/06/2020).

Aksi warga ini memprotes akan pemutusan jalan penghubung yang dinilai, sangat merugikan dari sisi perekonomian mereka.

Puncaknya pihak Anggota DPRD Kota Bitung khususnya komisi 3 langsung menunjukan Sense Of Crisis mereka dengan langsung terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung terkait adanya kondisi di wilayah yang jalanya bakal di putus tersebut.

Sebelumnya memang masalah ini sempat ‘menguap’ dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi 3, Pemkot dalam hal ini Dinas PUPR dan pihak Kecamatan Matuari serta Kelurahan setempat dan warga di wilayah perumahan Panorama Indah dan Perumahan Meyta Griya Indah 2.

Dimana dalam rapat sebelumnya, warga meminta bahwa jika jalan lama itu diputus, pihak Tol agar dapat membangun jembatan agar akses warga tetap berjalan lancar sebagaimana sebelumnya.

Pada pemantauan pihak DPRD Komisi III ini terlihat dihadiri Hasan Suga, Lanny Sondakh, Lady Joke Lumantouw, Ramlan Ifran.

Usai melakukan pemantauanya, sejenak komisi 3 memanggil perwakilan warga untuk melanjutkan rapat di kantor DPRD bersama pihak Jasa Marga pengelola jalan tol.

Sebelumnya memang pada pemantauan komisi III ini dijemput oleh hampir ratusan warga namun dikawal langsung oleh jajaran Polres Bitung yaitu pihak Polsek Matuari dibawah pimpinan Kapolsek Kompol Dolfie Rengkuan bersama beberapa anggota polisi lainya serta jajaran Intelkam Polres Bitung.

Usai melakukan pertemuan singkat, rombongan komisi 3 dan perwakilan warga langsung bergegas menuju kantor DPRD Kota Bitung.

Disana, rapat lanjutan pun dimulai yang dihadiri oleh jajaran pimpinan Jasa Marga seperti Bapak Taufik dan beberapa pimpinan lainya.

Pada rapat ini, nyaris berlangsung sangat ‘panas’ dimana serangan pertanyaan pun menghujani kepada pihak Tol dalam hal ini Jasa Marga, serta Pemerintah dan pihak pimpinan rapat. Sampai-sampai pimpinan rapat yang pada waktu itu dipimpin oleh Hasan Suga ‘menyemprot’ salah satu perwakilan warga Ferdinand Lumentah agar menaati aturan rapat nanti diberikan kesempatan baru bicara jangan sampai selalu memberikan pertanyaan tidak memberikan kesempatan kepada lainya.

Akan tetapi pada pertemuan ini, pihak Jasa Marga belum memberikan jawaban yang pasti apakah akan dipenuhi akan permintaan warga sebab ada beberapa hal yang menjadi alasan mereka untuk tidak bisa membangun jembatan di dua lokasi yaitu di dekat jalan yang akan diputus dan juga permintaan jembatan di dekat pesantren.

Menurut pihak Jasa Marga dalam menentukan untuk pembangunan Tol ini ada pihak PPK Lahan dan juga Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT) apalagi di lokasi jalan putus tersebut pihaknya sudah menyediakan akses penyebrangan frontige jalan penghubung agar bisa digunakan warga.

Salah satu perwakilan jalan Tol pun membantah kalau pada pertemuan awal jalan tol bersama warga mereka berjanji akan membuat jembatan.

“Kami tidak menyampaikan demikian yang kami sampaikan nanti kami akan lihat perkembangan dilapangan seperti apa,” tegas mereka.

Pihak PUPR yang diwakili oleh Kabid Bina Marga Julius Sumanti bahwa memang sebelumnya Pemerintah Kota Bitung telah menyurat kepada pihak PUPR pusat dalam hal ini Dirjend Cipta Karya akan pembangunan jembatan di Bitung hal itu sudah sesuai kajian dan survei dilapangan dimana ada 12 titik jembatan penghubung di Bitung yang sesuai permintaan warga. Namun ke-12 ini ada yang bisa dibangun ada juga yang tidak bisa.

Diakhir acara, pimpinan rapat Hasan Suga menegaskan kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan serta pihak Jasa Marga dan juga pihak PUPR Bitung untuk dapat melakukan survei dan meminta acuan lagi akan permintaan warga ini terkait keinginan mereka dalam hal ini warga dalam pembangunan jembatan.

Secara terpisah salah satu perwakilan warga Ferdinand Lumentah mengatakan bahwa pihaknya sebelum pembangunan jalan tol di wilayah Manembo-nembo atas waktu dikantor SKB lalu pihak Jasa Marga mengatakan akan menindaklanjutinya namun kenyataanya tidak demikian.

“Untuk itulah kami mengatakan jika tidak dibangun, jembatan itu berarti secara ekonomi hak kami sebagai warga dirampas,” tegasnya sembari menyuarakan bahwa pihaknya mendukung program Nasional namun jangan menyusahkan rakyat.

Hadir juga pada rapat tersebut Ketua Komisi III Vivi Jeanet Ganap SE serta Indra Ondang, Stenly ‘Buang’ Pangalila.(zet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here