Manado, SULUTREVIEW – Komoditi kelapa Sulawesi Utara (Sulut) yang lebih dikenal dengan kelapa dalam memiliki keunggulan dibanding kelapa dari daerah lain.
Untuk itulah kualitas kelapa Sulut harus terus dipertahankan. Bahkan dikembangkan sehingga menjadi unggulan Sulut yang dapat menopang harga di tataran petani.
Petani, harus menikmati jerih lelahnya. Namun, kalau kualitasnya dan produktivitasnya rendah, maka dapat dipastikan cost yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan.
Untuk maksud tersebut, Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey telah mengalokasikan lahan seluas 200 hektar yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penelitian.
“Penyediaan lahan 200 hektar itu untuk mendukung penuh pengembangan kelapa,” ungkap Olly, Senin (22/06/2020).
Dukungan dari Pemerintah Provinsi, sambung Olly merupakan bentuk komitmen untuk membantu petani agar nantinya memiliki bibit kelapa unggul.
“Pemprov sementara bernegosiasi dengan Menteri BUMN yang PTPN 14 untuk kita ambil alih lahannya. Nantinya akan kita serahkan ke Balit Palma 100 hektar dan 100 hektar ke Unsrat. Jadi 200 hektar itu, penggunaannya untuk penelitian kelapa, demi kepentingan petani kelapa,” jelas Olly.
Olly juga mengharapkan keseriusan Balit Palma untuk mengembangkan kelapa di Sulut sehingga peranan Balit Palma dapat dirasakan seluruh masyarakat Sulut.
“Balit Palma harus melakukan penelitian sehingga masyarakat di Sulut betul-betul merasakan perannya,” tandas Olly.
Gubernur Olly juga menerangkan bahwa selain mengembangkan kelapa, dirinya tengah berupaya meningkatkan pemasaran kelapa dengan mendorong jalur pemasaran internasional melalui Manado dan Bitung untuk mengurangi biaya transportasi.
“Terkait masalah pemasaran, kita akan distribusi supaya dapat lewat jalur Bitung-Manado sehingga menembus pasar internasional yang dibuka secara seluas-luasnya. Dengan begitu produk kelapa mendapatkan nilai tambah yang lebih,” tukasnya sembari menambahkan
sampai saat ini nilai tambah buat para petani kelapa belum dirasakan secara maksimal.
“Karena pertama dikenakannya PPN 10% hasil-hasil pertanian sehingga banyak harganya menurun. Kedua biaya transportasi masih mahal dan harus ke Jawa dulu baru naik lagi ke atas, kendala-kendala ini yang harus disikapi,” tandasnya.
Hal itu, sambung Olly yang harus dilakukan supaya komoditas kelapa dapat dirasakan secara langsung oleh petani kelapa.(hil)
