Dilema dan Konsekuensi Pilkada di Tengah Corona, Ini Sikap Olly

0
199
Gubernur Olly saat memberikan keterangan dalam forum yang membahas pilkada di tengah Corona

Manado, SULUTREVIEW – Pro kontra pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan serentak akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, memunculkan beragam pendapat. Pasalnya, perhelatan demokrasi itu dilaksanakan di tengah pandemi Coronavirus 2019 (Covid-19).

Pro kontra menyikapi keputusan pemerintah tersebut terus bergulir, yang kemudian diperkuat melalui regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020.

Praktis, pemerintah dan penyelanggara pun mempersiapkan seluruh rangkaian dan tahapan yang berpola pada protokol kesehatan Covid-19.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey menyatakan siap mematuhi keputusan pemerintah pusat untuk menggelar Pilkada serentak bersama 270 daerah di seluruh Indonesia, pasca pemerintah menetapkan fase pandemi Covid-19 memasuki masa Kenormalan Baru.

“Mengacu pernyataan yang disampaikan oleh pak dirjen (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) tadi, bahwa memang tidak ada permasalahan kalau kita menyelenggarakan sejauh kita melaksanakan protokol Covid-19. Tetapi dampaknya pasti akan memunculkan harus kita sepakat karena kita bisa melihat pengalaman Pilkada-Pilkada yang lalu banyak hal dari sisi hukum ini yang menjadi persoalan,” kata Olly saat mengikuti acara talkshow Satu Meja The Forum “Pilkada di Tengah Korona” lewat siaran langsung di salah satu TV swasta pada Rabu (17/6/2020).

Karenanya, Olly meminta KPU dan Bawaslu dapat menjamin pergeseran waktu pelaksanaan Pilkada dari 23 September 2020 ke 9 Desember 2020. Sehingga tidak menghalangi kewajiban para petahana termasuk dirinya dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah dalam mempercepat penanganan Covid-19.

“Nah, ini yang harus kita lihat. Jangan sudah ikut Pilkada tiba-tiba ada kepentingan macam-macam yang merugikan. Supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sekedar penyelenggaraan, bisa tidak ada masalah. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab sebagai petahana akan menjadi serba salah ketika melakukan kebijakan. Contohnya saat akan membagi bantuan sosial, pasti akan ditanggapi dengan intepretasi yang berbeda,” ungkap Olly sembari menambahkan bahwa dampak Pandemi Covid-19 di Sulut saat ini tidak sampai bermuara pada industri.

“Industri di Sulut semua berjalan dengan baik pada saat mereka melakukan protokol Covid-19. Bahkan tidak ada PHK, semua berjalan baik,” tukasnya

Persoalan yang paling krusial saat ini sambung Olly adalah dampak dari situasi atau kondisi sebagai petahana.

“Petahana seperti saya yang akan maju harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Apakah Panwas dan Bawaslu maupun KPU mau menerima, bahkan memberikan masukan yang betul-betul terbuka. Dalam artian tidak ada keberpihakan kiri dan kanan. Kementerian Dalam Negeri mau mengambil sikap yang sesuai dengan aturan yang ada. Ini harus dibicarakan jauh-jauh. Nah kalau sudah seperti itu tinggal kita jalani. Daerah kan tinggal mengikuti kebijakan dari Jakarta. Jadi kita lihat saja sampai di mana penyelenggaraannya ini berjalan,” lanjutnya.

Kendati demikian, Olly mengaku lebih memilih pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2021. Yakni sampai pandemi ini berlalu.

“Kalau pribadi saya lebih baik pilkada dilaksanakan tahun depan. Sebab Covid-19 masih berkepanjangan,” ujarnya.

Menurut Olly, pelaksanaan Pilkada pada tahun depan untuk mencegah munculnya anggapan bahwa petahana memanfaatkan APBD untuk kepentingan Pilkada. Walaupun itu sebenarnya murni dilakukan untuk kesejahteraan warga ditengah pandemi Covid-19.

“Bagi saya sebagai petahana, akan lebih bagus kalau pilkada dilaksanakan tahun 2021. Supaya tidak berdampak pada persoalan lain. Karena sebagai petahana, dalam kondisi seperti saat ini dianjurkan melakukan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Kalau kita salah melangkah nanti dianggap petahana memanfaatkan APBD,” tegasnya.

Jika pilkada dilaksanakan tahun 2021, sambungnya, pihaknya sebagai petahana akan jauh lebih bebas.

“Kalau ada di situasi seperti itu petahana sudah bebas dalam penyelenggaraan agar supaya betul-betul tidak ada masalah di kemudian hari. Sebab, pilkada dan bagi-bagi bansos ini bisa salah diterjemahkan,” tukasnya.(hil/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here