Amurang, SULUTREVIEW –
Pengadaan barang-barang untuk keperluan rumah dinas Bupati Minsel, yang sempat dibahas oleh pansus DPRD, nilainya cukup fantastis.
Setelah sebelumnya bed cover seharga Rp100 juta dan alat dapur Rp275 juta, kini temuan belanja air mineral saja Rp101.8 juta. Itu pun hanya anggaran untuk sembilan bulan, Januari hingga September.
Anggaran Rp101.810.500 bila dibelanjakan air meniral dalam kemasan, maka cukup untuk 2.121 karton.
Menjadi pertanyaan berapa besar kebutuhan minum di Rudis yang jarang ditempati bupati?
Anggaran Rp101.810.500 untuk air mineral merupakan bagian dana Makan Minum (MaMi) Rudis yang total sebesar 644 juta.
Angka tersebut bahkan melewati jatah total anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk satu tahun anggaran.
Sebut saja Dinas Pangan, Perpustakaan dan dinas lainnya.
Menurut Kabag Umum dan Perlengkapan Ifke Solambela anggaran tersebut untuk membiayai makan minum sejumlah acara. Baik yang diselenggarakan di rumah dinas maupun kantor bupati dan lokasi lain.
“Tahun lalu dapat saya sebutkan ada sejumlah acara yang biaya makan minumnya diambil di sini. Mulai dari penyerahan bantuan pemkab, rapat teknis lingkungan, acara doa bersama di pantai I’m amurang, ibadah sukur Minsel di Rudis, launching cap tikus di Waleta, kunjungan putri Indonesia, Upacara Hari Lahir Pancasila, Kebangkitan Nasional, ibadah sukur akhir tahun, sosialisasi PT Telkom dan lainnya,” tutur Ifke.
Besaran biaya makan minum di Setdakab Minsel langsung saja mendapat kritikan tajam dari legislatif.
Ketua Fraksi Primanas yang juga ketua DPD Perindo Minsel Jaclyn Koloay menilai anggaran tersebut sangat besar dan tidak terlihat ada sense of crisis pada masyarakat.
“Dibuat apa saja air mineral seharga Rp101.810.500? Apakah memang dipakai untuk mandi? Kalau dilihat dari jumlahnya memang sungguh luar biasa. Apalagi sudah melampaui anggaran beberapa SKPD. Padahal seharusnya dana SKPD lebih tinggi karena berimpilikasi langsung pada pelayanan ke masyarakat. Kami juga menduga adanya ketidakberesan pada pelaksanaannya. Kami minta agar ini dapat diselidiki oleh penegak hukum,” paparnya.
Dia juga mengatakan masih banyak anggaran-anggaran di Bagian Umum dan Perlengkapan yang terkesan pemborosan. Menurutnya legislatif akan melakukan pemeriksaan apakah benar seperti dilaporkan ataukah hanya menjadi ATM atau dompet uang saja. “Kami dari Pansus LKPJ Bupati akan melakukan pemeriksaan sebab sudah sangat keterlaluan,” tandasnya.(noh)
