Nabsar Badoa Kritisi Tiga Sisi Persoalan Di Masyarakat Bitung, Apa Itu?

0
377

Bitung, Sulutreview.com
Anggota DPRD Kota Bitung dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yaitu Nabsar Badoa SP.i MS.i melontarkan penyataan menarik dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung pembicaraan tingkat I dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Bitung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bitung tahun anggaran 2019, Rabu (03/06/2020).

Dimana dalam penyampaiannya di Paripurna tersebut, ada tiga sisi persoalan yang dikritisinya agar dapat segera di dengar dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bitung saat ini.

Yang pertama yaitu soal penyaluran beras Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung.

Menurut Badoa yang selalu saja membuat statement-statement yang mengejutkan di hampir setiap kegiatan rapat di DPRD ini menyampaikan, bahwa dirinya memuji sikap tanggap Pemkot Bitung yang telah membantu masyarakat lewat Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Akan tetapi, kata Badoa. Dirinya menyayangkan bahwa mungkin saja Pemkot Bitung lupa mengsosialisasikan tata cara memasak nasi atas beras bantuan yang dibagikan ke masyarakat.

Apa pasal? Dimana menurut Badoa bahwa sudah banyak warga mengeluh akan beras yang diberikan oleh Pemkot Bitung ini lewat bantuan Covid-19 ini.

“Saya sudah turun lapangan dan mendapati keluhan warga penerima soal tata cara memasak beras bantuan yang mereka terima,” kata mantan Direkrut Perusahaan Perikanan PT Nutrindo Kota Bitung ini.

Dimana dari pengakuan warga penerima Bansos bahwa jenis beras yang dibagikan Pemkot tidak seperti beras lainnya yang dijual di pasaran.

“Katanya, kalau masak air telalu banyak akan lembek. Kalau kurang air, nasi akan keras seperti batu. Mohon kiranya Pemkot mensosialisasikan tata cara memasak beras ini kepada masyarakat penerima bantuan,” katanya.

Sisi kedua yaitu Nabsar juga meminta Pemkot meninjau soal insentif anggota Satpol PP yang bertugas sebagai petugas pemakaman pasien ODP dan PDP yang dianggap sangat kurang.

“Mohon Kepala Satpol PP meninjau insentif anggotanya yang hanya diberi Rp 200 ribu per orang. Jumlah itu tidak sebanding dengan resiko yang mereka hadapi dalam bertugas,” katanya.

Sisi yang ketiga bahea selain beras, dan insentif Satpol PP anggota DPRD vokal ini juga mengkritisi program ketahanan pangan dengan cara berkebun yang sementara didengung-dengungkan Pemkot saat ini.

“Program berkebun menurut saya cerita mati. Masyarakat ingin berkebun tapi tidak lahan, cerita mati namanya. Mohon Pemkot memfasilitasi menginformasikan soal lahan tidur yang bisa digarap oleh warga agar mereka juga bisa berkebun,” cetus mantan Direktur salah satu Perusahaan Perikanan terbesar di Kota Bitung yaitu PT Nutrindo ini.(zet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here