Amurang, SULUTREVIEW – Belanja Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) dibagian Umum dan Perlengkapan untuk keperluan bupati dinilai tidak memperhatikan kondisi masyarakat di tengah pandemi.
Ini bisa dilihat dari sejumlah pengadaan barang yang harganya melambung. Contohnya saja meja berukuran kecil dengan harga Rp80 juta.
“Info saya dapat meja tersebut untuk tempat penandatanganan di Kantor Bupati. Materialnya dari kayu jati, namun yang kami sorot harganya sampai Rp80 juta atau setara dengan rumah permanen. Ini baru dilihat dari harganya sudah terasa ada ketidakadilan bagi masyarakat. Sebab masih banyak yang kurang mampu,” sebut Verke Pomantow.
Disinyalir pengadaan meja kecil dengan harga wah bukan hanya satu buah.
Selain di Kantor Bupati, juga terdapat pada Pendopo Rumah Dinas Bupati. Sehingga total Pemkab Minsel telah membelanjakan Rp 160 juta hanya untuk meja kecil.
“Saya rasa meja-meja ini jauh dari nilai manfaat bagi daerah. Bandingkan dengan fasilitas-fasilitas publik seperti jalan perkebunan dan lainnya yang justru dipangkas. Alasannya karena keterbatasan anggaran. Kan ini aneh karena untuk barang mewah di Rudis dan Kantor Bupati justru seperti tidak ada batasnya,” tutur anggota Fraksi PDIP ini.
Dari data yang diperoleh pada tahun 2019, di Bagian Umum dan Perlengkapan mendapat jatah APBD dengan besaran Rp 5.505.795.000. Untuk meubelir dianggarkan sebesar Rp 3,8 miliar. Sehingga selain meja Rp 80 juta, masih ada barang-barang lain dengan harga luar biasa mahal. Selain mahal juga mencurigakan dan tidak menutup kemungkinan sudah terjadi penyimpangan.
“Kami pastikan akan turun lapangan melakukan pemeriksaan. Apakah memang barangnya ada dan harganya seperti itu. Sebab kami memang mencium adanya permainan yang dapat merugikan keuangan negara. Itu diluar dari kepantasan betapa mewahnya fasilitas di Rudis dan Kantor Bupati,” paparnya.(noh)
