Jaclyn Koloay Minta Anggaran APD Sebesar Rp3,8 M Dicermati

0
220
Jaclyn Koloay

Amurang, SULUTREVIEW

Menghadapi pendemi Covid-19, Pemkab Minsel menganggarkan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Tidak tanggung-tanggung, lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dianggarkan Rp 3,8 miliar.

Anggaran tersebut disiapkan untuk membelanjakan 5.500 set yang terdiri dari helm dan baju.

Pembelanjaan APD mendapat dukungan dari legislatif dalam rangka melindungi petugas medis dan yang berhubungan langsung dengan penanggulangan pendemi.

Namun menurut anggota DPRD Minsel Jaclyn Koloay, pengadaan tersebut perlu dicermati. Terutama dari jumlah, harga dan kualitas. Apalagi ternyata yang diadakan bukan set utuh, sehingga harga satuan dinilai terlalu melambung tinggi.

“Dari hasil rapat dengan BPBD, terungkap APD set yang diadakan lewat anggaran Rp3,8 miliar hanya terdiri dari baju dan helm, tidak termasuk masker, sarung tangan dan sepatu boot. Sedangkan satu set harga satuannya ditata Rp 650 ribu. Menurut kita harga ini terbilang fantastis apalagi bila dikaitkan dengan kualitas,” tukas Koloay, Senin (29/05/2020).

Lanjutnya, menyangkut harga satuan yang fantastis, lantaran sudah ada keluhan APD dari BPBD tidak sesuai dengan standar WHO. Bahkan ada informasi, APD sudah rusak sebelum digunakan sehingga dikhawatirkan tidak efektif menghadang penularan virus. Makanya dari legislatif akan melakukan penelusuran menyangkut harga APD yang fantastis. Jangan sampai terjadi penggelembungan anggaran.

“Kami memang melihat adanya ketidak efektifan penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19. Contoh anggaran untuk bantuan bagi masyarakat terdampak hanya Rp 3,7 miliar. Menyikapinya kami siap melakukan penelusuran penggunaan dana tersebut terutama pengadaan APD yang memang rawan terjadi korupsi. Perlu diingatkan hukuman bagi koruptor dana bencana berlipat dibanding biasanya,” tegas anggota Koloay yang juga anggota Pansus LKPJ dan Ketua Fraksi Primanas.

Pengadaan APD dari data yang diperoleh juga tumpang tindih. Sebab selain BPBD, pengadaannya juga ada yang lewat Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Pada bagian lain pengadaan APD dari BPBD juga ada yang diperuntukkan bagi tenaga medis di Dinas Kesehatan.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here