Dianggarkan Rp3,7 M, Pemkab Minsel Diminta Geser APBD untuk Jamkesda

0
489

Amurang, SULUTREVIEW

Belum adanya tanda-tanda pandemi Covid-19 berakhir membuat semua pihak khawatir. Apalagi di Sulut, jumlah warga yang sudah dinyatakan positif menunjukan peningkatan secara signifikan.

Pada sisi lain masyarakat diperhadapkan naiknya iuran kesehatan BPJS. Sementara anggaran Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang ditata lewat Perkada APBD 2020 justru terjadi pemangkasan 20 sampai 30 persen.

“Kami menyoroti anggaran Jamkesda yang tahun ini justru merosot tajam bila dibandingkan tahun lalu. Dimana tahun lalu ditata Rp 18 miliar, sedangkan sekarang hanya Rp 3,7 miliar. Dengan pengurangan besar-besaran berarti warga penerima manfaat juga terpangkas. Kami sangat menyesalkan di tengah peningkatan jumlah orang miskin lantaran terdampak pendemi,” beber Verke Pomantow anggota Pansus LKPJ saat rapat bersama Dinas Kesehatan, akhir pekan lalu.

Menurutnya pemangkasan Jamkesda menjadi bukti kurangnya empati pada masyarakat yang dilanda krisis. Bukan saja lantaran Pendemi Covid-19, tapi juga menurunnya harga hasil bumi. Alasan adanya penyelenggaraan Pilkada juga tidak tepat.

Sebab masih banyak pos-pos anggaran yang dapat diambil sebab tidak terlalu penting. Jangan kepentingan masyarakat justru menjadi terbelakang bila diperhadapkan dengan kepentingan penguasa.

“Dari data yang kami peroleh tahun lalu dengan anggaran Rp 18 miliar warga tertanggung sebanyak 74.597 jiwa. Tahun ini dengan dipangkasnya anggaran paling maksimal hanya mampu membiayai iuran BPJS untuk 10 ribu warga. Bagaimana nasib sisanya yang tidak ditanggung, sementara kemampuan bayar warga menurun akibat krisis yang diakibatkan Pendemi,” tutur politisi PDIP ini.

Lanjut dia mengusulkan agar Pemkab Minsel kembali melakukan pergeseran anggaran untuk membiayai iuran BPJS bagi warga.

“Sangat bijak bila eksekutif menyadari kondisi masyarakat sekarang dengan kembali menaikkan jumlah warga mendapat manfaat BPJS. Jangan tutup mata dengan kondisi sekarang sebab masih banyak anggaran yang dapat digeser. Terutama proyek-proyek fisik yang masih dapat ditunda, jangan korbankan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Dinas Kesehatan yang diwakili Sekretaris Rein Kolengan kepada Pansus ketika dicecar soal penurunan anggaran mengatakan bahwa pihaknya justru mengusulkan kenaikan. Kenaikan usulan dengan maksud memperbanyak warga dapat di-cover BPJS Kesehatan. Namun usulan tersebut terbentur di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami tahun lalu sebenarnya justru mengusulkan anggaran Jamkesda ditingkatkan pada tahun ini. Tapi saat pembahasan apa yang diusulkan dikurangi. Menyangkut kenapa realisasi APBD tidak sesuai dengan pengusulan, kami tidak mengetahui,” bebernya.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here