Gubernur Belum Usulkan PSBB, Risikonya Berdampak pada Ekonomi Rakyat

0
419
Gubernur saat melakukan video conference

Manado, SULUTREVIEW

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sulut kembali mengalami pertambahan, sehingga totalnya menjadi 53 kasus.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) belum ada sikap untuk mengusulkan pemberlakuan peralihan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menjelaskan bahwa Sulut belum mengusulkan status tersebut. Alasannya,
PSBB berdampak pada sektor perekonomian.

Sebab, pelaksanaannya harus didukung oleh kesiapan seluruh kabupaten dan kota dalam memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat.

“Banyak orang mengusulkan saya PSBB. Tetapi dampak PSBB ini kan kita tahu persis akan berimbas pada ekonomi yang tidak bergerak,” ujar Olly saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan penyebaran Covid-19 lewat video conference yang diikuti jajaran Forkopimda Sulut, Sabtu (9/5/2020).

Selain itu, Olly juga mengatakan sudah dua kali menyurat ke kabupaten/kota tentang pergeseran anggaran tetapi belum direspon

“Kami sudah dua kali kami kirim surat ke gugus tugas kabupaten/kota meminta informasi pergeseran anggaran mereka yang dipergunakan untuk apa saja. Tetapi sampai hari ini kami belum dapat balasan surat dari kabupaten/kota,” sambungnya.

Lebih jauh, Olly juga mengingatkan pentingnya kesiapan semua pihak tentang mencegah penyebaran Covid-19 pasca dibukanya kembali jalur transportasi antar daerah di Indonesia dengan mengisolasi penumpang di rumah singgah.

“Salah satu contoh kemarin kita kedatangan pekerja asal Sulut dari Maluku Utara. Langkah-langkah ini sangat efektif kita ambil, seluruh 110 penumpang kapal kita masukkan dalam rumah singgah dan semua efektif, dua minggu kita laksanakan ternyata tidak ada penyebaran waktu kita karantina,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Olly juga menerangkan kesiapan dua labotatorium
Polymerase Chain Reaction (PCR) di Sulut untuk mempercepat diagnosa dan penentuan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sehingga tenaga medis dapat segera memberikan penanganan yang tepat.

Adapun kedua laboratorium PCR tersebut berada di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado dan RSUP Prof Kandou.

“Guna mengantisipasi penambahan penyebaran Covid-19 di Sulut, saya informasikan juga ada dua laboratorium PCR yang kami siapkan satu sudah mulai beroperasi, yaknk BTKLPP Kelas 1 Manado. Dan yang satu lagi di RSUP Prof Kandou. Keduanya akan beroperasi Senin,” kata Olly.

Dalam vidcon nampak hadir Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Santos Matondang, Kapolda Sulut, Irjen Pol Royke Lumowa, Kajati Sulut Andi Muh. Iqbal Arief, Danlantamal VIII Sulut, Brigjen TNI Donar Philip Rompas, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen.(hil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here