20 Ton Beras Bulog Bantuan Covid-19 Diduga Menguap

0
1002

Amurang, SULUTREVIEW

Membantu warga yang terdampak Covid-19 secara ekonomi, dilakukan Pemerintah pusat dengan meluncurkan bantuan berupa beras melalui Bulog sebanyak 100 ton.

Bantuan beras yang diserahkan ke Dinas Sosial disebar untuk warga di 167 desa dan 10 kelurahan. Dalam perjalananannya terdapat sejumlah masalah, mulai dari keterlambatan distribusi, kualitas beras berkutu hingga volume.

Dari informasi yang diperoleh beras yang disalurkan ke masyarakat diduga tidak sampai 100 ton sesuai jatah dari Bulog. Hitung-hitungannya sesuai pengakuan Kumtua dan Lurah, beras yang diberikan oleh Pemkab Minsel hanya Rp 450 Kg. Bila dikalikan dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 177, maka beras yang tersalur hanya 79,65 ton.

“Dari pengakuan Kumtua dan Lurah mereka mendapatkan sembilan karung dengan tulisan 50 Kg. Itu berarti yang terdisitribusi ke masyarakat hitung-hitungannya hanya 79,65 ton. Lalu kemana sisanya yang kurang lebih 20 ton lagi? Sedangkan setahu kami dan informasi dari Bulog, beras yang diberikan genap 100 ton. Pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemkab Minsel. Ingat beras ini diperuntukkan bagi warga terdampak, jangan diselewengkan,” ketus Ketua Komisi III DPRD Minsel Franky Lelengboto.

Lanjut Franky yang akrab dipanggil Frato menyebutkan di lapangan juga ditemukan beras yang disalurkan juga tidak genap 450 Kg. Dari sembilan karung yang diberikan rata-rata hanya berisi 35 Kg. Itu berarti yang sampai ke Kelurahan dan Desa 315 Kg saja. Masih ada selisih 135 Kg yang menjadi masalah di desa dan kelurahan.

“Ini kami dapati memang ada kekurangan volume di dalam karung. Sehingga jadi masalah di saat akan didistribusikan ke masyarakat. Beras yang diberikan tidak genap untuk 90 paket sesuai petunjuk Dinas Sosial. Sehingga ada desa yang mengaku terpaksa menambah sendiri kekurangan agar bisa disalurkan. Bila ini benar maka ada selisih cukup besar bila terjadi di 177 desa dan kelurahan. Hitung saja sendiri berapa selisih beras yang tidak tersalur sesuai ketentuan bila memang demikian,” jelasnya.

Pemerhati Minsel Jendri Sigar memintakan pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan terkait penyaluran bantuan pemerintah pusat. Bila didapati adanya penyelewengan harus segera ditindak dengan tegas. Apalagi ini merupakan bantuan bagi masyarakat yang terdampak dan sudah ada perintah dari Presiden untuk menindak tegas pelaku penyelewengan.

“Kalau data-data yang disampaikan benar, maka ini merupakan skandal dana bantuan pemerintah pusat. Sangat tidak elok bila bantuan sampai diselewengkan. Makanya harus diselidiki secepatnya dan tindak pelakunya bila memang terbukti. Pada anggota DPRD kami memberikan apresiasi yang tinggi karena melakukan pengawalan. Bongkar semua kebobrokan yang terjadi untuk selamatkan rakyat,” ungkapnya.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here