Wagub Kandouw Relakan Kediamannya di Paleloan Jadi Rumah Singgah

0
98

Manado, SULUTREVIEW

Keberadaan rumah singgah yang disiapkan Pemprov Sulut ditanggapi beragam masyarakat. Hal ini perlu diedukasi sebab stigma negatif ini justru akan menghambat penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Di tengah polemik itu, Wagub Sulut Steven Kandouw menawarkan dan merelakan salah satu kediamannya, tepatnya base camp di Desa Paleloan, Tondano sebagai Rumah Singgah.

“Pemprov saat ini tengah melakukan upaya dalam penanganan COVID-19 salah satunya dengan peningkatan fasilitas seperti rumah singgah. Meski terjadi resistensi tapi kami yakin niat baik pemerintah akan berjalan dengan baik,” katanya di hadapan wakil rakyat Sulut saat rapat paripurna baru-baru ini.

Suami tercinta Dokter Devi Kartika Tanos ini, mengaku keinginan untuk menjadikan salah satu kediamannya sebagai Rumah Singgah, tidak didasari oleh kepentingan pribadi apalagi politik.

“Motivasi saya semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan. Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa dalam memerangi wabah covid-19 ini jangan disisipi kepentingan politis. Tanggalkan semua perbedaan, mari kita bersatu melawan corona di daerah kita,” paparnya.

Penyediaan rumah singgah ini, memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi. Tapi juga wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan pemerintah kecamatan dan desa serta kelurahan dapat menyediakan Rumah Singgah. Pihak swasta dan warga bisa melakukan hal yang sama. Di beberapa daerah, ada beberapa warga yang berinisiatif menjadikan salah satu rumah mereka sebagai rumah singgah.

Diketahui, rumah singgah juga diperuntukkan untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun orang-orang yang bekerja dalam penanganan pandemi ini. Sopir ambulance misalnya. Di banyak daerah, petugas kesehatan tidak lagi pulang ke rumah tapi tinggal di rumah singgah.

Diketahui, keberadaan rumah singgah yang ditanggapi pro kontra warga masyarakat, adalah Mapanget dan Pineleng misalnya.

Warga sekitar di dua lokasi ini menolak Kantor Pusat Krisis Kesehatan, LPMP dan Asrama Haji dijadikan rumah singgah. Pertimbangannya di dua lokasi tersebut dekat dengan rumah penduduk. Bahkan ada anggota Deprov Sulut Sulut yang ikut menolak.

Akibat penolakan itu, saat ini rumah singgah yang beroperasi baru Badan Diklat Sulut. Ada 46 warga pelaku perjalanan dari luar daerah yang berstatus ODP, sedang diobservasi. Pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat, berupaya mencari jalan keluar untuk mengatasi polemik tersebut.

Pemerintah kabupaten dan kota di Sulut, juga berupaya agar bisa menyediakan Rumah Singgah. Misalnya, Pemkab Minahasa yang menyediakan rumah singgah, berlokasi di Stadion Maesa, Tondano.

Tersedia 42 kamar dengan fasilitas memadai. Direncanakan akan beroperasi akhir April dan akan diawasi oleh tenaga kesehatan dan aparat keamanan.

Di Kabupaten Sitaro juga. Saat ini pemerintah setempat tengah merampungkan pembangunan Rumah Singgah. Direncanakan juga akhir April sudah rampung. Tempat ini akan diperuntukkan bagi warga Sitaro yang datang dari Manado atau luar daerah. Lokasinya di tiga wilayah yakni Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Di kabupaten dan kota di Sulut juga sedang berupaya untuk menyiapkan rumah singgah.(hil/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here