Hasil Ratas Bersama Presiden, Pemprov Sulut Maksimalkan Penanganan Covid-19

0
315

Manado, SULUTREVIEW

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana hasil rapat terbatas (ratas) online penanganan covid-19 di Indonesia dari Istana Merdeka Jakarta, pada Selasa (24/3/2020) lalu, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw langsung gerak cepat.

Dalam ratas online itu, Presiden meminta Pemda melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai dengan lnstruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Untuk itu, Wagub Kandouw menegaskan kesiapan Pemprov Sulut melaksanakan instruksi presiden dalam menangani pandemi covid-19 di wilayahnya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,5 miliar untuk penanganan covid-19 di Sulut.

“Semua alat kelengkapan untuk menangani covid-19 harus sudah diadakan. Ini juga perintah dari Bapak Gubernur supaya semua kelengkapan seperti rapid test, masker, sarung tangan dan lain-lain sudah harus ada secepatnya,” kata Kandouw didampingi Sekdaprov Edwin Silangen dalam rapat bersama Satgas Covid-19 Sulut di Kantor Gubernur, Kamis (26/3/2020).

Selain itu, wagub juga menerangkan pentingnya kesiapan rumah singgah di Sulut untuk merawat pasien covid-19.

“Rumah singgah juga harus siap serta alat-alat pendukung lainnya. Dan kepada dokter, perawat dan tenaga surveilans harusnya dianggarkan dana stimulus kepada mereka,” tandas Kandouw.

“Semua poli-poli batasi jam kerja untuk fokus covid-19 membantu tenaga dokter dan perawat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wagub Kandouw menyebut bahwa seluruh tempat umum dan pusat keramaian di Sulut harus dilengkapi bilik disinfektan untuk mencegah penyebaran covid-19.

“Semua usaha seperti supermarket dan tempat-tempat keramaian atau tempat umum harus dibuatkan bilik disinfektan dan masyarakat harus selalu terapkan physical distanting. Dan sesuai perintah Pak Gubernur kepada satgas covid-19 agar jumlah orang dalam pengawasan di setiap kabupaten dan kota harus diumumkan,” tutup Kandouw.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here