Menteri KP Bakal Kembalikan Popularitas Perikanan Bitung

0
264
Menteri KP Edhy Prabowo bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey

Jakarta, SULUTREVIEW

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Bitung Sulawesi Utara.

Salah satu indikatornya, adalah memberikan bantuan kepada nelayan serta pengusaha perikanan Bitung yang sebelumny terkena dampak regulasi.

Langkah awal yang akan dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan (Permen KP) Nomor 56/2016.

“Ada tiga krustasea yang diatur di sini, yaitu lobster, kepiting dan rajungan. Kepiting di bawah 150 gram, lobster di bawah 200 gram. Di Sulawesi ini banyak yang bergantung dari mencari benih lobster, di Lombok dan di daerah lain,” kata Edhy melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (18/2).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), katanya tengah merevisi Permen tersebut, dam fokusnya ada pada budidaya. Dalam revisi akan diatur tentang aturan restocking atau penebaran benih, untuk menjaga habitat ketiga krustesae agar tetap lestari di alam liar.

Lanjut katanya, aturan lain yang akan diubah, adalah operasional kapal Indonesia buatan asing yang sempat dilarang.

Diakuinya, melalui aturan itu akan berdampak signifikan terhadap nelayan dan pengusaha perikanan. Dengan begitu akan berdampak terhadap banyak kapal yang mangkrak. Di mana hal tersebut berimbas pada anjloknya produksi di tingkat nelayan maupun pabrik-pabrik pengolahan ikan yang ada.

Terkait kapal eks asing, Edhy mengatakan KKP tengah menyiapkan revisi aturan mengenai hal tersebut.

“Semua masih dalam pembahasan. Terkait kapal milik Indonesia, itu harus kita renungkan bersama. Nanti yang menangkap harus orang Indonesia. Nakhodanya juga orang Indonesia. Berikut tukang pancingnya orang Iindonesia. Lantas apa lagi yang jadi masalah. Kalau kemudian kapalnya kapal asing, apa yang harus diragukan. Kan orang Indonesia beli kapal di luar negeri, bahkan sudah mendapat rekomendasi sebelumnya,” ujarnya.

Edhy menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus dijaga sehingga investasi di bidang perikanan diharapkan terus tumbuh.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, mengatakan Filipina dan Thailand telah menjadikan kota Bitung, sebagai tempat belajar model perlindungan awak kapal perikanan.

“Perwakilan kedua negara tersebut melakukan kunjungan di kota Bitung pada Kamis (30/1). Kunjungan bertujuan untuk melihat dan mempelajari format pelindungan awak kapal perikanan yang dikembangkan SAFE Seas Project (SSP),” kata Abdi Suhufan.

Abdi memaparkan, program yang dilaksanakan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII) dengan DFW-Indonesia menunjukkan bahwa praktik kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap perlu dikurangi melalui kerja sama multistakeholder.

Ia juga mengatakan bahwa upaya pelindungan awak kapal perikanan di Sulawesi Utara dan Bitung dilakukan melalui pendekatan multistakeholder dengan dukungan regulasi nasional, edukasi dan pencegahan yang kuat pada tingkat komunitas.

“Platform Safe Fishing Alliance pada level provinsi Sulawesi Utara dan terbentuknya fisher centre pada tingkat komunitas di kota Bitung terbukti dapat menjembatani masalah dan kesenjangan upaya pelindungan awak kapal perikanan yang selama ini dirasakan oleh pemerintah, private sector dan awak kapal sendiri,” kata Koordinator Nasional DFW Indonesia.

Saat ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah membentuk Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara dan sejumlah awak kapal perikanan di kota Bitung telah menginisiasi pembentukan Forum Awak Kapal Perikanan Bersatu (Forkab) Bitung.

Sebelumnya Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengaku optimistis bahwa kepercayaan Presiden Jokowi kepada Edhy Prabowo akan berdampak pada perikanan Bitung.

“Perikanan Bitung akan kembali berjaya, saya optimistis Pak Prabowo akan membawa perubahan. Dan melalui perubahan tersebut akan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sulut,” tandasnya.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here