Lakukan Perjalanan Dinas, Eselon II Wajib Minta Izin Gubernur

0
261

Manado, SULUTREVIEW

Selama proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkup Pemprov Sulut, seluruh pejabat eselon II yang ada diwajibkan untuk kooperatif.

Hal itu dilakukan agar pemeriksaan yang mengedepankan akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan secara lancar, tanpa hambatan.

Oleh sebab itu, bagi pejabat yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tugas luar (TL), diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

“Permintaan izin itu, sebelumnya lewat Pak Sekprov. Tetapi sekarang harus seizin saya. Jadi kalau melanggar, yah salah sendiri,” tegas Gubernur Olly saat mengawali sambutannya di giat Entry Meeting Pemeriksaan Interim Atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut TA 2019 bersama BPK Perwakilan Sulawesi Sulut, di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Senin (10/02).

Gubernur kembali mengungkapkan, sepanjang periode pemeriksaan keuangan oleh BPK, jangan sampai ada eselon II yang melakukan TL. Di mana masa pemeriksaanya berlangsung selama 30 hari.

“Bagi eselon II kalau mau bepergian ke luar daerah, terlebih dahulu harus minta izin gubernur,” kata Olly kembali.

“Meskipun TL itu sangat penting, tetapi harus ada izin gubernur,” tegasnya.

“Kalau dilanggar, yah salah sendiri,” ucapnya sambil menambahkan akan ada sanksi rotasi bagi pejabat eselon II yang melanggar.

“Saat ini memang tidak bisa merombak pejabat, tetapi kalau ini khusus akan dibolehkan. Makanya saya berharap pejabat eselon II kooperatif dengan BPK,” tandasnya.

Lebih jauh, Olly meminta seluruh perangkat daerah secepatnya memperhatikan jalannya pemeriksaan.

“Harus menjadi perhatian khusus. Apa yang masih kurang agar secepatnya dilengkapi. Kalau boleh Pemprov Sulut bisa enam kali berturut-turut meraih WTP. Karena ini yangenjadi harapan kita semua, yakni mendapat penilaian yang baik dari BPK,” sebut Olly.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK Sulut Karyadi mengatakan sampai sejauh ini, pihaknya telah melakukan overview terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Sulut. Terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kas daerah, di mana piutang juga masih belum efektif.

Menariknya, atas jalannya pemeriksaan reguler, Karyadi menyampaikan agar perangkat daerah tidak terlalu kaku atau takut dalam merespon pemeriksaan oleh. BPK.

“Perangkat daerah jangan terlalu kaku atau takut sama BPK. Kami berharap, ketika ada yang kurang dipahami bisa tanya juga ke kami biar semuanya jelas dan paham,” ungkap Karyadi.

Turut hadir, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen dan jajaran pejabat.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here