39 Dekan Fakultas Hukum se Indonesia Bahas Kualitas Kurikulum Pendidikan

Manado, SULUTREVIEW

Tema revitalisasi kurikulum pendidikan tinggi hukum menuju revolusi industri 4.0, menjadi isu sentral yang dibahas oleh 39 Dekan Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Indonesia.

Dekan Fakuktas Hukum Unsrat, Dr Flora Kalalo SH MH yang dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara menyampaikan apresiasi dan kebanggaan. Sebab Kota Manado telah dipilih oleh Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum sebagai tempat pembahasan topik strategis tersebut.

“Kami sangat bangga karena mendapatkan kepercayaan sebagai tempat penyelenggaraan Rapat Nasional Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia,” kata Kalalo tatkala menyambut para peserta rapat yang digelar di aula Mercure Manado-Tateli Jumat (15/3/2019).

Flora menyebutkan rapat nasional ini bertujuan untuk merespon dan menyikapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat, khususnya, bagaimana mempersiapkan lulusan Fakultas Hukum yang berkualitas, seiring memasuki era revolusi industri 4.0.

“Teknologi dan kemajuan masyarakat mengalami perkembangan yang demikian pesat khususnya memasuki era revolusi industri 4.0. Kami berharap melalui forum ini akan mendapatkan masukan dan pokok-pokok pikiran dari para narasumber untuk mempresentasikannya, sehingga menghasilkan peningkatan mutu dan kualitas Kurikulum pendidikan,” tandasnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Farida Patittingi SH MHum yang juga sebagai Ketua Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum, mengatakan bahwa forum rapat nasional yang digelar hingga 17 Maret 2019 ini, memberikan perhatian khusus pada perkembangan isu-isu strategis berkaitan dengan kemajuan teknologi yang secara langsung mempengaruhi keberadaan hukum di Indonesia, berikut metode pendidikan hukumnya.

“Apa yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan hukum untuk memberikan atau mempersiapkan lulusan memasuki era revolusi industri 4.0. Bagaimana meng-create kurikulum sebagai respon perkembangan masyarakat,” ungkapnya.

“Apa yang menjadi rekomendasi, serta apa yang akan kita bahas, berikut bagaimana mempersiapkan masyarakat, terlebih lulusan perguruan tinggi hukum ketika memasuki dunia kerja,” tandasnya sembari menambahkan saat ini ada 3 jenis program studi S, yakni hukum, hukum bisnis dan hukum syariah. Sedangkan level S2 ada 10 program studi.

“Tujuan kita ada di tempat ini untuk saling memperkuat PT di Indonesia. Kiranya para dekan dapat membahas kurikulum untuk penguatan kualitas pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Unsrat  Prof Dr Ir Grevo Gerung MSc bahwa negara Jepang saat ini telah memasuki era industri 5.0. “Sementara kita saat ini masih sibuk mempersiapkan era industri 4.0,” ujarnya.

“Era industri 4.0 base-nya adalah teknologi, lantas bagaimana Fakultas Hukum dapat memanfaatkannya,” tandasnya.

Gerung juga menitip pesan, rapat nasional dapat menyisihkan waktu untuk membahas hukum laut.

“Di mana ada pulau, di situ seharusnya ada hukumnya. Namun hal ini masih membingungkan. Saya harap hal ini perlu dibicarakan,” kuncinya.

Hadir sebagai pembicara Kejaksaan agung, Direktur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dekan, wakil dekan dan pimpinan Fakultas Hukum.(eda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.