Jakarta, SULUTREVIEW
Gubernur Sulawesi Utara(Sulut) Olly Dondokambey SE turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3/2019).
Presiden Joko Widodo bersama Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Kepala BKPM Thomas Lembong dan seluruh gubernur se Indonesia termasuk Olly terlibat langsung dalam topik yang membahas akan perlu tidaknya peran Menteri Investasi dan Menteri Ekspor.
Menurut keterangan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulut, Dantje Lantang dan Kabag Humas dan Protokol, Christian Iroth, Olly tampak serius memperhatikan saat Jokowi menyampaikan pidato tentang pembentukan kementerian khusus investasi dan ekspor.
“Hal ini diungkapkan karena menurut Jokowi saat ini laju investasi dan ekspor belum terlalu cepat,” kata Lantang.
“Saya sudah sampaikan di rapat kabinet minggu lalu, apakah perlu situasinya seperti ini perlu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor. Khusus. Wong negara lain juga sama. Menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Dua menteri,” ungkap Jokowi seperti diteruskan Lantang.
Persoalan investasi, ditegaskannya, saat ini belum tumbuh sesuai harapan. Meski dirinya terus mendorong percepatan perizinan dan memangkas proses birokrasi, namun masih sering mendapat keluhan dari para investor.
Tidak hanya itu, Jokowi mengakui sebenarnya banyak investor yang datang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Kenyataannya, yang terealisasi tidak lebih dari 10 persen. Disimpulkan, sampai saat jni masih ada persoalan yang terjadi di lapangan.
“Saya paling greget, karena kita tahu kesalahan kita, kita juga ngerti solusinya, bahkan kita ngerti jalan keluarnya. Tetapi kita tidak bisa menuntaskannya. Saya akan melihat alur mana yang masih tidak bener di titik tertentu. Dan saya juga akan temukan itu, tunggu saja,” tegas Jokowi seperti disebutkan Lantang.
Padahal, saat ini kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil. Bahkan dari data BKPM, Indonesia menjadi tujuan favorit ke-4 di dunia bagi para CEO perusahaan multinasional.
Diketahui, modal lain, seperti lembaga pemeringkat internasional S&P, Moody’s dan Fitch telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang laik investasi. “Kalau modal ini tidak kita manfaatkan, tentunya akan menjadi percuma,” kata Jokowi kembali.(eda)
