web analytics

IISY, Upaya Soft Power Diplomacy NKRI

IISY, Upaya Soft Power Diplomacy NKRI

Yangon, SULUTREVIEW

DPR-RI mengaspresiasi keberadaan Indonesian Internasional School of Yangon (IISY), yang merupakan upaya soft power diplomacy  Negara Kesatuan Republik Indonesia terbaik saat ini di Negara Republik Persatuan Myanmar.

IISY memiliki 448 peserta didik Non-WNI (Myanmar dan Warga Negara Asing lainnya) dan 46 peserta didik WNI.

Anggota Komisi X Esti Wijayanti mengatakan IISY tidak hanya berperan sebagai sarana pendidikan tapi juga untuk mempromosikan Indonesia dan menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik dan pengajar yang sebagian besar adalah warga Myanmar.

“Kami (DPR RI) apresiasi terhadap keberadaan Indonesian Internasional School of Yangon yang di Myanmar ini karena memang murid-muridnya cukup antusias, kurang lebih dari 500 siswa dengan 46 siswa berasal dari Indonesia. Artinya masyarakat disini menganggap bahwa sekolah tersebut mempunyai kualitas yang baik,” katanya saat mengunjungi IISY di No.100, Lower Kyimyindine Road, Aglone Townshop, Yangon, Myanmar, Jumat (7/12/2018) dalam rangkaian kunjungan kerja muhibah yang dipimpin wakil Ketua DPR RI Utut Adianto di Negara Republik Persatuan Myanmar.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menginginkan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan perhatian terhadap keberadaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah ini.

“Kita memang masih memungkinkan untuk support terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berada posisinya saat ini karena masuh dibawah kedubes (Kedutaan Besar) Indonesia,” ujarnya.

Lalu kemudian, dijelaskannya, terkait ada pemikiran bahwa sekolah tersebut harus berada di sebuah yayasan, tentu kita harus melihat regulasi yang berlaku. Hal ini karena seluruh aset yang berada di sekolah tersebut tentu hematnya, walaupun belum kami ketahui secara detail, tentu itu masih merupakan aset pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Apakah mungkin dari aset pemerintah itu bisa begitu saja dialihkan menjadi aset yayasan. Nah untuk hal itu perlu analisis dan kajian yang mendalam supaya tidak ada kekeliruan atau penggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya..

Tetapi, menurut wakil rakyat dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada prinsip bahwa sekolah itu harus bisa berkembang dengan baik dan mempunyai kualitas yang baik, karena pada saat ini yang 46 siswa dari Indonesia itu juga mengikuti kurikulumnya Indonesia. Walaupun kurikulum yang dipakai belum sepenuhnya menggunakan kurikulum 2013, sebagian masih menggunakan kurikulum yang lama karena masih keterbatasan tenaga pendidik dan keterbatasan infrastruktur yang dimiliki.

“Nah sejauh itu masih dibawah pemerintahan Republik Indonesia, maka tidak ada salahnya Kemendikbud mengkaji untuk bisa memberikan bantuan kepada sekolah tersebut karena disitu juga ada anak-anak kita dari Indonesia yang berada di sekolah tersebut. Termasuk bantuan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) yang diberikan kan diberikan bukan untuk di luar warga negara Indonesia, nah maka itu perlu pertimbangan tersendiri,” paparnya.(rizal)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply